Izin Pondok Wisata Buat PMA Dipertanyakan, Dokumen BKPM dan Ombudsman Buka Dugaan Pelanggaran Resort Mewah di Gianyar
Jbm.co.id-GIANYARÂ | Dugaan pelanggaran perizinan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Gianyar kembali mencuat ke ruang publik.
Kali ini, sorotan tidak lagi bertumpu pada asumsi atau kesaksian sepihak, melainkan pada rangkaian dokumen resmi negara yang mencatat adanya dugaan operasional resort mewah tanpa izin usaha yang sah dan sesuai ketentuan hukum Indonesia.
Dokumen Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 1050/B.4/A.9/2014 tertanggal 24 November 2014, yang ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia, menguraikan secara rinci kronologi serta status perizinan PT Bali Resort & Leisure di Kabupaten Gianyar.
Dalam surat tersebut, BKPM menegaskan bahwa izin usaha yang tercatat hanyalah Pondok Wisata, bukan izin hotel berbintang.
Temuan ini dinilai krusial, mengingat Pondok Wisata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 merupakan bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM dan koperasi.
Dengan demikian, secara regulatif, PMA tidak diperkenankan mengelola usaha dengan klasifikasi tersebut.
Fakta administratif tersebut diperkuat oleh surat Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Nomor 556/1722/Diparda/2015 tertanggal 9 Maret 2015.
Dalam surat itu disebutkan bahwa Ubud Hanging Gardens direkomendasikan sebagai Usaha Akomodasi Pondok Wisata serta berlokasi di luar zona pariwisata Ubud sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ubud.
Artinya, dari sisi jenis usaha maupun tata ruang, operasional resort tersebut memiliki batasan yang jelas dan tegas.
Lebih lanjut, BKPM bahkan menerbitkan Surat Pembatalan Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 51/B/VII/PMA/2014 tertanggal 21 Oktober 2014.
Dalam surat pembatalan itu, ditegaskan pula, bahwa PT Bali Resort & Leisure tidak memiliki izin dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi atau operasional komersial sejak tahun 2005 hingga 2013 di Kabupaten Gianyar.
Pembatalan tersebut dilakukan, setelah pemeriksaan lapangan dan evaluasi administratif.
BKPM juga mencatat bahwa perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti fisik perizinan daerah serta tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan yang bersifat sistemik, bukan sekadar kesalahan administratif. Perkara ini turut ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam surat tertanggal 30 Januari 2015, Ombudsman menyampaikan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran penanaman modal oleh PT Bali Resort & Leisure telah diproses.
Ombudsman mencatat adanya pemeriksaan lapangan, surat peringatan tertulis serta temuan bahwa perusahaan tidak mampu menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan daerah yang sah.
Meskipun rangkaian dokumen negara mencatat dugaan pelanggaran serius, proses hukum di Pengadilan Negeri Gianyar justru berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Putusan yang bersifat formil tersebut tidak menyentuh pokok perkara, sehingga substansi dugaan operasional PMA tanpa izin sah tidak pernah diuji secara materiil di persidangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar sendiri sempat menutup sementara operasional resort pada tahun 2011 akibat kejanggalan perizinan. Akan tetapi, penutupan tersebut tidak berlanjut pada penegakan hukum yang konsisten.
Aktivitas usaha kembali berjalan, sementara potensi kerugian pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak hotel berbintang tidak pernah dipaparkan secara terbuka.
Rangkaian dokumen ini memperlihatkan kontras tajam antara catatan administratif negara dan lemahnya penindakan substantif.
Publik mempertanyakan sebuah PMA dapat mengelola resort mewah selama bertahun-tahun dengan izin yang secara hukum tidak diperbolehkan, tanpa konsekuensi hukum yang sepadan.
Pengamat Hukum Ketut Westra menegaskan pentingnya pengujian materiil atas temuan administratif tersebut.
“Penegakan hukum terhadap temuan administratif yang telah dicatat lembaga negara harus memperoleh kepastian melalui proses peradilan, agar tidak menimbulkan preseden pembiaran hukum,” kata Ketut Westra, yang mengikuti perkembangan perkara ini.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses hukum lanjutan. Putusan pengadilan berikutnya dinilai akan menjadi indikator penting komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan regulasi serta perlindungan terhadap kepentingan publik dan daerah. (red).
