Gubernur Koster Tancap Gas Percepat Digitalisasi Bansos di Bali Targetkan Rampung Juli 2026
Jbm.co.id-JAKARTA | Gubernur Bali Wayan Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali akan mempercepat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang menjadi bagian dari perluasan piloting pemerintah pusat.
Gubernur Koster menargetkan proses pendaftaran digitalisasi bansos di Bali dapat diselesaikan paling lambat akhir Juli 2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu dibahas perkembangan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di sejumlah daerah, termasuk rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk melihat langsung progres program tersebut di Surabaya dan Bali pada Juli 2026.
Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena Bali dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bansos.
Menurutnya, digitalisasi diperlukan untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial sehingga bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” kata Koster.
Meski mendukung penuh program tersebut, Gubernur Koster mengakui capaian Bali berdasarkan jumlah pendaftar masih belum memuaskan. Salah satu faktor yang memengaruhi lambatnya proses pendaftaran adalah padatnya pelaksanaan hari raya di Bali dalam dua pekan terakhir.
Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Pemprov Bali untuk memperlambat program. Koster menegaskan pihaknya telah menyiapkan tahapan konkret untuk mengejar ketertinggalan proses pendaftaran.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” kata Gubernur Koster.
“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Gubernur Koster juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan agen pendamping. Menurutnya, jumlah agen pendamping yang memadai penting untuk mempercepat proses pendaftaran sekaligus memastikan layanan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.
Selain mempercepat pendaftaran, Pemprov Bali juga menyatakan siap mendukung agenda kunjungan Presiden RI untuk meninjau pelaksanaan program digitalisasi bansos di Bali.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Gubernur Koster.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program digitalisasi bansos.
Luhut meminta kepala daerah di wilayah percontohan menjaga kekompakan dan mempercepat proses pendaftaran. Ia secara khusus menilai Bali menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” kata Luhut.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, rapat koordinasi digelar untuk mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial. Transformasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota.
Menurut Tito, percepatan digitalisasi bansos juga diharapkan menjadi salah satu fondasi awal penguatan Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait. (ace).
