Gubernur Koster Minta HKTI Bali Percepat Program Kedaulatan Pangan Kembangkan Pertanian Organik
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster meminta kepengurusan baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya alias De Gadjah sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026-2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026).
Pelantikan pengurus DPD HKTI Bali tersebut dilakukan Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.
Gubernur Koster mengatakan kondisi sektor pertanian Bali secara umum terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah komoditas pangan bahkan dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bali dan mengalami surplus produksi.
“Produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa di antaranya surplus seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai,” kata Gubernur Koster.
Meski demikian, Bali masih menghadapi persoalan pada komoditas bawang putih. Produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan sehingga sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Menurut Gubernur Koster, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah preferensi masyarakat terhadap bawang putih impor yang memiliki harga lebih murah dibandingkan produksi petani lokal.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, Pemprov Bali mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Bangli, Jembrana, dan Karangasem. “Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” ujarnya.
Pertanian Berkontribusi 14 Persen terhadap PDRB Bali
Gubernur Koster menegaskan kedaulatan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Bali. Sektor pertanian juga memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.
Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sektor pertanian dari sisi hulu hingga hilir, termasuk melalui pengembangan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.
Salah satu program yang terus didorong adalah pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan persawahan.
Gubernur Koster menyebut sekitar 60 persen dari total lahan sawah di Bali telah mengantongi sertifikat organik. Pengembangan tersebut berjalan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
Menurutnya, penerapan sistem pertanian organik mendapat respons positif dari petani karena tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Namun, peningkatan minat petani menerapkan sistem organik turut meningkatkan kebutuhan terhadap pupuk cair.
Pemprov Bali pun berharap mendapat tambahan kuota pupuk cair guna memenuhi kebutuhan petani yang semakin meningkat.
Sudaryono Ajak HKTI Bali Dukung Ketahanan Pangan
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak HKTI Bali mengambil peran aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, HKTI memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan petani dengan pemerintah, termasuk dalam memastikan hasil produksi pertanian mendapatkan harga yang layak.
Sudaryono juga mengapresiasi berbagai program Pemprov Bali dalam mengembangkan sektor pertanian. Pemerintah pusat, kata dia, siap memberikan dukungan, termasuk terkait penambahan kuota pupuk cair.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Bali Made Muliawan Arya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Koster atas dukungan yang diberikan sehingga proses pelantikan kepengurusan baru dapat terlaksana meski persiapannya dilakukan dalam waktu singkat.
De Gadjah menegaskan kepengurusan HKTI Bali periode 2026-2031 akan berupaya menjalankan amanah organisasi melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Bali. (ace).
