Gubernur Koster Kejar PAD Bali 2026 Minta OPD Kerja Maksimal dan Inovatif
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Gubernur Koster menekankan, optimalisasi pendapatan daerah menjadi penting karena berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. “Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” paparnya.
Oleh karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pemahaman yang sama dan meningkatkan kinerja dalam menggali potensi pendapatan daerah. “Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujarnya.
Ia juga mendorong setiap perangkat daerah berlomba memberikan kinerja terbaik sehingga mampu meninggalkan legacy yang membanggakan, tidak hanya bagi OPD masing-masing, tetapi juga bagi Pemerintah Provinsi Bali. “Tak hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” imbuhnya.
Gubernur Koster secara khusus meminta OPD penghasil pendapatan membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan realisasi PAD Bali. Menurutnya, upaya optimalisasi pendapatan harus dilakukan dengan kerja yang lebih maksimal dan inovatif.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026. Dalam pertemuan sebelumnya, disepakati adanya penambahan 10 persen target pendapatan pada masing-masing OPD penghasil.
Realisasi PAD Bali Capai Rp2,49 Triliun
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa dalam paparannya menyampaikan, realisasi PAD Bali hingga 14 Agustus 2026 mencapai Rp2.499.175.145.467.
Realisasi tersebut setara dengan 58,95 persen dari target induk PAD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.239.252.167.568.
Pendapatan tersebut bersumber dari sejumlah komponen, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
OPD Penghasil Diminta Berinovasi
Dalam rakor tersebut, Gubernur Koster memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah OPD penghasil pendapatan. Di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Disparda, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinkes, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Gubernur Koster meminta layanan yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara komersial agar dikelola lebih optimal dengan menerapkan pola pengelolaan seperti sektor swasta.
Sementara itu, Bapenda Bali didorong memperkuat strategi jemput bola untuk menyasar wajib pajak kendaraan yang masih memiliki tunggakan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mempercepat realisasi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemprov Bali berharap target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dapat dikejar melalui peningkatan kinerja, inovasi, dan optimalisasi seluruh potensi pendapatan yang tersedia. (ace).
