DPRD Denpasar Pastikan Jalan Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya Khusus untuk Upacara Adat dan Perlindungan Mangrove
Jbm.co.id-DENPASAR | DPRD Kota Denpasar memastikan proyek pembangunan jalan khusus menuju Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai tidak diperuntukkan bagi kepentingan komersial.
Penegasan tersebut disampaikan saat Komisi III dan IV DPRD Denpasar melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek, Rabu, 24 Desember 2025.
Jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 6 meter itu dirancang khusus untuk mendukung kegiatan upacara keagamaan masyarakat adat Sidakarya, terutama akses pemelastian.
Proyek ini juga menjadi bagian dari penataan kawasan pesisir berbasis pelestarian lingkungan mangrove.
Saat ini progres pengerjaan telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan rampung pada 29 Desember 2025 sesuai kontrak. Setelah selesai, proyek akan dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara melaspas sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pemantauan lapangan tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra, Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Wayan Duaja, Anggota Komisi III DPRD Denpasar Gede Tommy Sumertha serta Head Manager PT Trijaya Nasional I Wayan Yogi Artawan.
Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya menjelaskan, pembangunan jalan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya penataan pesisir dan normalisasi Sungai Ngenjung yang bermuara di wilayah selatan Desa Adat Sidakarya.
Menurutnya, kawasan Sidakarya memiliki pantai timbul alami sepanjang kurang lebih 800 meter yang berada di antara Pantai Muntig Siokan Sanur dan Segara Kodang Sesetan. Area tersebut merupakan hilir Sungai Ngenjung, yang sebelumnya mengalami penyempitan akibat vegetasi mangrove sehingga fungsi aliran air tidak optimal.
“Sungai itu mestinya menampung pasang air laut saat purnama dan juga limpahan air dari utara saat musim hujan. Karena tertutup mangrove, aliran air justru berbalik ke pemukiman, terutama di wilayah Kerta Petasikan dan Kerta Raharja,” paparnya.
Kondisi tersebut mendorong tokoh Desa Adat Sidakarya bersama Bendesa, Perbekel, dan masyarakat mengajukan normalisasi Sungai Ngenjung dengan mengacu pada peta tahun 2003. Rekomendasi Balai Wilayah Sungai (BWS) terbit pada 2023 dan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Hasil normalisasi sungai dimanfaatkan untuk membentuk jalan inspeksi di sisi sungai, yang kemudian berkembang menjadi akses menuju kawasan pantai timbul Sidakarya. Dampaknya, permasalahan banjir dan limpasan air pasang yang sebelumnya kerap mengganggu warga kini dapat teratasi.
“Setelah normalisasi, air pasang tidak lagi masuk ke lingkungan warga. Saat hujan dan air laut pasang bersamaan pun kini bisa ditampung,” kata Suadi.
Selain pemulihan fungsi sungai, akses jalan tersebut membuka konektivitas menuju kawasan pesisir yang berstatus tanah milik Pemkot Denpasar.
Hal ini mendorong penataan pantai sebagai lokasi pemelastian, penganyutan, dan pengelukatan bagi krama Sidakarya yang selama ini harus melasti ke luar wilayah desa.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari UPTD Tahura Ngurah Rai karena keberadaan akses jalan dinilai mempermudah pengawasan dan pengamanan kawasan mangrove yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Mereka (UPTD Tahura) merasa diuntungkan karena pengawasan mangrove bisa lebih maksimal,” paparnya.
Perencanaan fisik proyek dilakukan Pemkot Denpasar pada 2024 dan dieksekusi melalui APBD 2025. Di sekitar gerbang proyek dibangun gedung yang akan dimanfaatkan bersama oleh Tahura Ngurah Rai, Polairud, dan pengelola Pantai Sidakarya sebagai pusat informasi mangrove.
Sementara di area dalam kawasan, disiapkan sejumlah fasilitas pendukung seperti Pura Segara yang telah ada sebelumnya, balai serbaguna untuk koordinasi nelayan dan keamanan laut, wantilan, serta toilet publik guna menunjang aktivitas keagamaan dan masyarakat pesisir.
Dengan pagu anggaran Rp20 miliar dan nilai kontrak sekitar Rp19 miliar, DPRD Denpasar berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat Sidakarya.
“Intinya, penataan ini untuk kepentingan krama. Sungai pulih, banjir tertangani, dan akses pemelastian kami miliki sendiri di wilayah Sidakarya,” pungkasnya. (red).
