Sidak Komisi I DPRD Bali di Temukus Soroti Dua Bangunan Diduga Langgar Sempadan Pantai Ancam Abrasi
Jbm.co.id-BULELENG | Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi dugaan pelanggaran sempadan pantai, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/11/2026).
Dua bangunan menjadi sasaran pengawasan, yakni rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah. Dugaan kedua bangunan memanfaatkan ruang pesisir yang berpotensi melanggar ketentuan sempadan pantai.
Temuan tersebut langsung mendapat sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali sekaligus Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr (C) I Made Supartha, S.H., M.H.
Lebih lanjut, Made Supartha mengingatkan, pembangunan yang mengabaikan tata ruang dan perlindungan pesisir berpotensi memperparah abrasi, sementara biaya penanganannya justru dibebankan kepada pemerintah.
“Kalau terjadi abrasi di mana-mana, kemudian pemerintah yang harus membangun tanggul dan mengeluarkan anggaran untuk penanganannya. Seharusnya ada kewajiban dan tanggung jawab investor juga untuk ikut membantu, jangan sampai seluruh biaya akibat kerusakan lingkungan justru ditanggung pemerintah,” kata Made Supartha.
Bangunan Diduga Lampaui Batas Soroti Dermaga Beton
Dalam sidak tersebut, Komisi I DPRD Bali menemukan sejumlah indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Bahkan, Komisi I DPRD Bali menyoroti rumah pribadi Made Jayadi, karena diduga terdapat bagian bangunan yang melewati batas hak kepemilikan dan mengarah hingga ke laut.
Berdasarkan komunikasi dengan pihak pengelola, pemilik disebut mengakui adanya bagian bangunan yang melebihi batas hak kepemilikan.
Sementara di Villa Baba Sunset, perhatian dewan tertuju pada bangunan tambahan berupa dermaga permanen berbahan beton yang diduga mengambil ruang sempadan pantai.
Keberadaan dermaga tersebut juga dikhawatirkan mengganggu akses masyarakat pesisir, terutama nelayan yang membutuhkan ruang untuk menambatkan perahu.
Made Supartha menegaskan, persoalan pembangunan di kawasan pesisir tidak bisa dipandang sekadar urusan investasi. Kepatuhan terhadap tata ruang dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak mengorbankan ekosistem maupun ruang hidup masyarakat.
Ia mengingatkan, ancaman abrasi kini tidak hanya terjadi di Buleleng, tetapi juga di sejumlah wilayah pesisir Karangasem dan Badung.
Made Supartha: Investor Jangan Kebal Aturan
Politisi PDI Perjuangan asal Tabanan tersebut menegaskan, Bali tidak pernah menutup pintu bagi investor. Namun, investasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum, termasuk regulasi mengenai tata ruang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sempadan pantai, serta perlindungan kawasan pesisir.
“Perda-perda yang sudah dibuat itu tujuannya untuk menjaga alam Bali, menjaga wilayah Bali, dan melindungi masyarakat Bali. Kita tidak pernah menolak investor datang ke Bali. Silakan berinvestasi, tetapi harus tertib dan mengikuti aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada perlakuan khusus terhadap investor yang diduga melanggar aturan.
“Jangan sampai ada kegiatan pembangunan yang melanggar aturan, tetapi seolah-olah dibiarkan. Kita melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan. Jangan ada perlakuan khusus terhadap investor yang melanggar aturan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Bali Telusuri PBG hingga KKPR
Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menjelaskan sidak tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran sempadan pantai.
Sebelum turun ke lapangan, Komisi I telah berkoordinasi dengan aparat desa, desa adat, serta Satpol PP guna memastikan pengawasan berjalan sesuai kewenangan.
Dari pemeriksaan sementara, terdapat indikasi persoalan yang perlu didalami, baik menyangkut tata ruang maupun kelengkapan dokumen perizinan.
Untuk rumah pribadi Made Jayadi, proses administrasi menuju penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut masih berlangsung.
Sedangkan terhadap Villa Baba Sunset, pemeriksaan dokumen perizinan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena belum diperoleh kepastian mengenai kelengkapan dokumen dari pihak terkait.
“Kami akan meminta OPD terkait melengkapi data dan dokumen terlebih dahulu. Setelah itu, persoalan ini akan kami dalami melalui rapat dengar pendapat (RDP),” jelas Harja Astawa.
Komisi I juga akan menelusuri dokumen PBG, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta perizinan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan pesisir.
Kepastian mengenai batas dan luas bagian bangunan yang diduga melanggar sempadan pantai masih membutuhkan pengukuran serta penataan batas oleh instansi teknis terkait.
Sidak Temukus Jadi Alarm Pengawasan Pesisir Bali
Sidak di Temukus menjadi pengingat bahwa pengawasan pembangunan kawasan pesisir tidak boleh berhenti pada pemeriksaan lapangan. Kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, legalitas bangunan, hingga dampak lingkungan harus diperiksa secara menyeluruh.
Kawasan pantai bukan sekadar aset ekonomi dan pariwisata, melainkan ruang hidup masyarakat, nelayan, serta bagian penting dari keseimbangan ekosistem Bali.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Sekretaris Komisi I DPRD Bali Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Dr. Somvir, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., Gede Harja Astawa, S.H., M.H., Zulfikar, serta Drs. I Wayan Gunawan, M.A.P.
Komisi I DPRD Bali menegaskan pengawasan atas dugaan pelanggaran tata ruang akan terus dilakukan.
Menurutnya, investasi tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, hak masyarakat, dan masa depan kawasan pesisir Bali.
“Jangan sampai keuntungan pembangunan dinikmati segelintir pihak, sementara kerusakan pantai dan biaya penanggulangan abrasi justru menjadi beban pemerintah serta masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Putu Wiguna
