SP2HP Polresta Denpasar Ungkap Dokumen Janggal Soroti Dugaan Penggelapan Alphard

Jbm.co.id-DENPASAR | Polresta Denpasar menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dalam perkara dugaan penggelapan kendaraan Toyota Alphard  memuat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, mulai dari persoalan dokumen pembelian kendaraan hingga ketidaksesuaian tanggal dalam surat tersebut.

SP2HP bernomor B/SP2HP/1365.b/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim itu tertanggal 2 September 2026 dan ditujukan kepada pelapor, Moh Sukianto.

Perkara tersebut berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/927/XI/2025/SPKT/Satreskrim/Polresta Denpasar/Polda Bali tertanggal 3 November 2025.

Dalam SP2HP disebutkan perkara berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 486 KUHP, dengan terlapor Vera Anggraini dan Komang Adi Surawan.

Namun, perkembangan penyidikan turut menyinggung persoalan dokumen pembelian Toyota Alphard yang dilampirkan pelapor.

Surat Pembelian Alphard Dipertanyakan

Penyidik menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada PT Pusaka Prima Transport terkait Surat Keterangan Pembelian Kendaraan tertanggal 10 Agustus 2025 yang ditandatangani seseorang bernama Hektor Pangaribuan, S.H.

Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam SP2HP, Rudi Rarijanto selaku Kepala Pool Halim menyatakan tidak pernah terdapat karyawan bernama Hektor Pangaribuan, S.H., yang bekerja di PT Pusaka Prima Transport.

Dari hasil konfirmasi tersebut, penyidik menyebut surat yang dilampirkan pelapor diduga palsu.

Pernyataan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari hasil perkembangan penyidikan, bukan sebagai kesimpulan akhir mengenai tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut.

Sebab, keberadaan surat yang dipersoalkan belum dengan sendirinya menjawab siapa yang membuat, siapa yang menandatangani, dari mana dokumen diperoleh, serta untuk kepentingan apa dokumen tersebut digunakan.

Penyidik Minta Bukti Pembelian Asli

Dalam SP2HP tersebut, penyidik juga meminta pelapor menyerahkan bukti asli pembelian Toyota Alphard untuk dapat dilakukan tindakan penyitaan.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa dokumen pembelian dan asal-usul kendaraan masih menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kendaraan, tetapi juga menyangkut dokumen transaksi, pihak yang melakukan pembelian, proses pembayaran, kepemilikan, penguasaan kendaraan, serta hubungan hukum antara para pihak.

Ada Ketidaksesuaian Tanggal dalam SP2HP

Hal lain yang menjadi perhatian adalah persoalan kronologis dalam dokumen.
SP2HP tercatat tertanggal 2 September 2026.
Namun, pada bagian rujukan tercantum: “Surat Pemberitahuan Perkembangan B/SP2HP/1365.a/XII/RES.1.11./2025/Satreskrim, tanggal 8 Desember 2026”.

Tanggal 8 Desember 2026 tersebut berada setelah tanggal penerbitan SP2HP yang sedang dibaca, yakni 2 September 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan administratif: apakah terdapat kesalahan pengetikan tanggal atau terdapat dokumen lain yang menjadi rujukan tetapi tanggalnya tidak dicantumkan secara tepat.

Konsistensi nomor surat, tanggal, dasar hukum, dan rangkaian tindakan penyidikan merupakan bagian penting dalam tertib administrasi penanganan perkara.

Oleh karena itu, ketidaksesuaian tersebut layak diklarifikasi kepada Polresta Denpasar agar tidak menimbulkan tafsir berbeda mengenai kronologi penanganan perkara.

Dasar Hukum Juga Perlu Diperiksa

Selain persoalan tanggal, sejumlah rujukan hukum dalam SP2HP tersebut juga perlu dipastikan kembali ketepatan penulisan dan relevansinya dengan konstruksi perkara, diantaranya terdapat penyebutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun … tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam dokumen tampak tidak mencantumkan tahun secara lengkap. Terdapat pula sejumlah rujukan pasal dan peraturan perundang-undangan yang perlu dikonfirmasi kesesuaian penulisannya.

Kekeliruan administratif tersebut tidak serta-merta berarti proses penyidikan menjadi batal. Namun, ketepatan dokumen merupakan bagian dari tertib administrasi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Sejumlah Pertanyaan Masih Terbuka dalam Perkata Alphard

Dari isi SP2HP tersebut, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Pertama, siapa pemilik sah Toyota Alphard B 2590 SZB dan siapa pihak yang melakukan pembelian kendaraan tersebut.

Kedua, apakah bukti pembelian asli masih tersedia dan siapa pihak yang menerima pembayaran.

Ketiga, siapa sebenarnya Hektor Pangaribuan, S.H., yang tercantum dalam surat pembelian serta siapa yang membuat atau menerbitkan dokumen tersebut.

Keempat, apakah PT Pusaka Prima Transport benar terlibat dalam transaksi kendaraan tersebut.

Kelima, bagaimana posisi Vera Anggraini dan Komang Adi Surawan dalam dugaan penggelapan serta apa hubungan keduanya dengan kendaraan yang dipersoalkan.
Jawaban atas rangkaian pertanyaan tersebut penting untuk melihat konstruksi perkara secara utuh, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan persoalan hukum lain berkaitan dengan dokumen yang dipersoalkan.

SP2HP Bukan Vonis

SP2HP merupakan pemberitahuan perkembangan penanganan perkara kepada pelapor. Dokumen tersebut bukan putusan pengadilan dan bukan vonis terhadap para terlapor.

Oleh karena itu, pernyataan mengenai surat yang “diduga palsu” tetap harus diposisikan sebagai dugaan atau temuan dalam proses penyidikan hingga terdapat pembuktian lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah juga tetap berlaku atas seluruh pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar mengenai siapa yang benar atau salah. Yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh rangkaian bukti mengenai kendaraan, dokumen pembelian, identitas pihak yang membuat dokumen, serta hubungan hukum para pihak telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk, penjelasan mengenai ketidaksesuaian tanggal dalam SP2HP yang secara administratif terlihat jelas.

Klarifikasi tersebut penting bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan untuk memastikan setiap dokumen hukum yang diterbitkan dalam proses penanganan perkara memiliki kronologi, dasar hukum, dan substansi yang presisi.

Reporter: Netty
Redaktur: Putu Wiguna