Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali I Wayan Koster mengingatkan partai politik agar tidak terjebak dalam praktik “politik sensasi” ditengah derasnya arus media sosial.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya mengejar popularitas dan konten viral, tetapi harus mengutamakan kerja nyata, kaderisasi, serta pendidikan politik kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPD dan DPC Partai Hanura se-Bali di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Minggu (3/8/2026).
Gubernur Koster menegaskan, pelantikan pengurus partai bukan sekadar seremoni organisasi. Momentum tersebut menjadi awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi awal dari tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional kepada masyarakat. Jabatan dalam organisasi politik bukan simbol kehormatan, melainkan amanah untuk bekerja. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada rakyat,” kata Gubernur Koster.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital memang membuat komunikasi politik menjadi semakin cepat. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan karena derasnya informasi dapat membuat opini lebih dominan daripada fakta.
Ia menilai popularitas di media sosial tidak boleh menjadi ukuran utama dalam politik. Kapasitas, integritas, dan hasil kerja nyata harus tetap menjadi landasan.
“Politik tidak boleh kehilangan substansi hanya karena mengejar sensasi. Saya sendiri bukan tipe orang yang suka viral atau membuat konten. Politik tidak boleh larut dalam kompetisi elektoral semata, melainkan harus kembali menjadi institusi pendidikan politik, penguatan kaderisasi, dan pengawal kepentingan rakyat,” tegasnya.
Gubernur Koster juga mengingatkan adanya ancaman ketika partai politik tidak menjalankan fungsi pendidikan politik dengan baik. Ruang publik, kata dia, dapat dipenuhi berbagai informasi negatif yang berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi dan persatuan bangsa.
“Kalau partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik, maka ruang kosong itu akan diisi oleh hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan politik identitas. Karena itu saya berharap Hanura terus mengambil peran membangun demokrasi yang dewasa, rasional, dan beretika,” tambahnya.
Gubernur Koster menilai Bali memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, harmoni, dan sikap saling menghormati. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menjalankan praktik politik di Bali.
Gubernur Koster mendorong agar politik tidak diarahkan untuk saling menjatuhkan, melainkan menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.
Dihadapan jajaran pengurus Hanura dan tamu undangan, Gubernur Koster juga mengajak seluruh kekuatan politik di Bali menjaga arah pembangunan daerah.
Sejumlah persoalan strategis menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti alih fungsi lahan, kesenjangan pembangunan antarwilayah, pengelolaan sampah, tekanan lingkungan, urbanisasi, hingga pengaruh budaya global.
Gubernur Koster menegaskan pembangunan Bali harus tetap berpijak pada pelestarian alam, adat, dan budaya. Kemajuan daerah, menurutnya, tidak boleh mengorbankan jati diri serta martabat masyarakat Bali. (ace).
