Jbm.co.id-JAKARTA | Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan mendorong pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan dan penguatan program MBG di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Luhut menggarisbawahi pentingnya setiap keputusan strategis dalam pelaksanaan MBG didasarkan pada data yang akurat. Selain itu, pengawasan harus diperketat dan pemerintah perlu berani melakukan koreksi jika ditemukan kekeliruan.
“Saya juga sampaikan isi pembicaraan saya dengan Presiden Prabowo Subianto via telepon seusai pidato kenegaraan Jum’at lalu; bahwa meskipun MBG adalah program “flagship” beliau, tetapi ada tantangan terbesar yaitu memastikan eksekusinya berjalan benar, konsisten, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Luhut.
SPPG Diminta Fokus ke Wilayah 3T
Luhut juga menyoroti perlunya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menurutnya, pembangunan SPPG tidak boleh hanya mempertimbangkan kemudahan berbisnis maupun akses lokasi.
Bahkan, Pemerintah harus memastikan kehadiran program MBG menjangkau wilayah yang paling sulit dan membutuhkan.
Penentuan lokasi SPPG, kata Luhut, wajib menggunakan data mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan, serta kondisi geografis.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk berfokus di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga mampu menjawab persoalan gizi yang paling mendesak di berbagai daerah.
1.300 SPPG Ditutup karena Belum Penuhi Standar
Selain memperluas jangkauan ke daerah prioritas, aspek keamanan dan kebersihan makanan juga menjadi perhatian dalam pembenahan MBG.
Luhut mengapresiasi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menutup sebanyak 1.300 SPPG karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Ketegasan seperti ini diperlukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana,” terangnya.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.
DEN Siap Perkuat Digitalisasi BGN
Dewan Ekonomi Nasional juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan tata kelola MBG melalui rekomendasi kebijakan serta penguatan sistem digital BGN.
Digitalisasi dinilai penting untuk memantau seluruh rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG secara transparan dan aktual.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Luhut berharap pembenahan tata kelola membuat pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah yang memiliki persoalan stunting dan kerentanan pangan tinggi. (red).
