PWA Bali Baru Terbayar Sekitar 34 Persen, IHGMA Minta Sistem Terintegrasi All Indonesia

Jbm.co.id-BADUNG | Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian Hotel General Manager Association (DPP IHGMA) Dr. Agus Made Yoga Iswara, BBA.,BBM.,MM.,CHA., menyampaikan transparansi dan basis data Pungutan Wisatawan Asing (PWA) agar publik bisa terinformasi dengan baik.

Mengingat, Bali memiliki keistimewaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Secara awam, Bali memiliki privilege untuk mendapatkan atau menciptakan funding atau pendanaan tambahan dari PWA.

Tentu, hal ini sebenarnya bukan sebuah program yang hanya dilakukan Bali. Banyak negara yang melakukan PWA dalam berbagai bentuk. Ada menyebutnya sebagai Sayonara Tax di Jepang dan juga Tourist Tax bertujuan untuk melakukan rejuvenasi alam dan budaya.

“Jadi, tujuannya sudah sangat jelas. Kalau kita melihat proses yang terjadi dari tahun 2024 hingga sekarang, memang jumlahnya belum mencapai hasil maksimal. Baru kurang lebih sekitar 35 persen tingkat pencapaiannya,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian Hotel General Manager Association (DPP IHGMA) Dr. Agus Made Yoga Iswara, BBA.,BBM.,MM.,CHA., sekaligus Ketua IHGMA Bali periode 2020-2024 di Maca Villas & Spa Bali, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Meski baru mencapai sekitar 35 persen, tentu proses ini membutuhkan kolaborasi dan integrasi sistem, sehingga saat ini pihaknya belum merasakan adanya Full Integration tersebut.

Yoga Iswara mencontohkan di Imigrasi atau belum masuk ke All Indonesia. Kalau seandainya masuk ke All Indonesia, prosesnya mungkin bisa lebih maksimal.

“Sekarang yang bisa kita lakukan, khususnya dari kami di stakeholder, pertama adalah melakukan sosialisasi. Kemarin, Bapak Gubernur sempat merilis statement dan video. Ini kita gunakan sebagai bagian dari penguatan dan validasi bahwa program ini memang real, merupakan program pemerintah dan resmi,” kata Yoga Iswara.

Kemudian kedua, pihaknya juga membantu menarasikan hal ini secara positif. Meski nilainya Rp150.000, mirip seperti membeli sebuah burger, tetapi dengan narasi positif, pihaknya bisa menjelaskan kondisi pariwisata Bali tidak bisa sendiri untuk melakukan rejuvenasi atau regenerasi terhadap alam dan budayanya, tapi juga membutuhkan banyak sumber daya.

“Setelah narasi positif ini kita bantu, kemudian kita juga mendorong hal-hal yang setidaknya perlu diperbaiki. Seperti yang tadi disampaikan, terkait dengan program-program yang sudah diimplementasikan dalam bentuk program ikonik atau tematik.Dengan demikian, narasinya akan semakin kuat sehingga emosi wisatawan menjadi lebih kuat untuk ikut menjadi bagian dari proses ini,” terangnya.

Selain itu, Yoga Iswara juga setuju transparansi juga bisa dilakukan melalui website mengenai pendapatan kemungkinan setiap minggu di-update dan juga kemudian program-program kerja yang sudah dilakukan. Hal tersebut menjadi penyempurnaan berkaitan dengan program PWA tersebut.

“Pada intinya, kami sangat mendukung dan berharap momentum serta privilege Bali ini bisa kita maksimalkan untuk kembali membangun Bali, baik dari sisi proteksi atau rejuvenasi budaya, alam, bahkan kalau bisa infrastrukturnya.

Sehingga PR-PR Bali sudah bisa diuraikan dan mulai dilakukan secara bertahap,” kata Yoga Iswara.

Mengenai baru sekitar 30 persen, pihaknya mengakui sebenarnya ada dalam pandangan Gubernur Bali di gedung DPRD Bali sampai sekitar 34 persen dengan dana sekitar Rp349 miliar.

Menurutnya, pencapaian tersebut masih terlalu kecil karena program ini sudah berjalan sekian lama.

Ditambah lagi, kemampuan untuk melakukan pengecekan secara langsung di Imigrasi masih menjadi kendala, karena belum adanya integrasi.

Meski demikian, Yoga Iswara mengetahui Gubernur Bali sudah melakukan penjajakan dengan Imigrasi dan pihak All Indonesia agar program ini bisa masuk secara terintegrasi.

“Apa yang terjadi? Karena Bali satu-satunya daerah atau provinsi yang memiliki privilege ini, sedangkan program ini melibatkan lintas kementerian, komunikasi ini bukannya tidak mungkin, tetapi membutuhkan proses,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meyakini proses ini sudah berjalan dan berharap mudah-mudahan ketika integrasi itu terjadi, wisatawan yang membayar bisa langsung menjadi satu kesatuan didalam platform All Indonesia.

“Saya pikir Bapak Gubernur sempat mengatakan bahwa sudah deal dengan beberapa, bahkan hampir semua maskapai, untuk me-recognize atau mengingatkan wisatawan sebelum keberangkatan, sebelum take-off, bahwa mereka memiliki kewajiban membayar PWA,” urainya.

Bahkan, Yoga Iswara menilai langkah tersebut bisa meningkatkan angka pembayaran dari 34 persen misalnya menjadi 45 persen.

Bahkan, Gubernur Bali pada saat itu sempat memanggil para airline untuk melakukan diskusi dan dialog sekaligus meminta dukungan. Mereka memenuhi harapan Gubernur Bali.

Sekarang mereka dalam proses untuk mencantumkan announcement sebelum wisatawan tiba di Bali sebagai reminder pembayaran PWA.

“Hal yang bagus dari 34 persen yang sudah membayar adalah sekitar 95 persen mereka membayarnya dari negaranya,” tambahnya.

Hal tersebut berarti ada sebuah movement dan ada orang yang memang sudah melakukan pembayaran tersebut serta sekitar 95 persen tidak membayar secara langsung di Bali tinggal sekarang pihaknya bisa memperluasnya.

“Kalau tidak salah, kemarin Bapak Gubernur sempat berdialog atau meminta dukungan dari airline, konjen dan konsul yang ada di Bali, serta online travel agent. Jadi, bersama-sama mengingatkan agar wisatawan melakukan kewajiban pembayaran PWA melalui link resmi yang sudah ditentukan,” kata Yoga Iswara.

Oleh karena itu, Yoga Iswara berharap hal ini akan memberikan peningkatan, dimulai dari 34 persen bisa naik menjadi 40 persen, sehingga bisa terjadi. Namun, hal ini akan terkunci kalau link PWA masuk ke All Indonesia. Pembayaran akan otomatis menjadi satu kesatuan di dalam sistem tersebut.

Mengenai konter pembayaran di bandara, pihaknya mengakui sudah disiapkan konter di airport posisinya di sebelah kanan cuma diakui menghadapi keterbatasan.

“Prosesnya begini. Ketika tim PWA melakukan pengecekan dari imigrasi atau airport, kita menyarankan jangan sampai ada antrean. Jadi, mungkin prosesnya belum bisa maksimal di sana. Tetapi tempatnya sudah ada dan sudah disiapkan,” pungkasnya. (ace).