Jbm.co.id-DENPASAR | Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali periode 2015-2020, Dr. Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., menilai masyarakat Bali mulai mengalami perubahan karakter akibat tekanan ekonomi, ketimpangan pembangunan, hingga kemacetan lalu lintas yang semakin parah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal perlunya pemerintah menata ulang blueprint atau cetak biru pembangunan pariwisata agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali periode 2015–2020, Dr. Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., sekaligus Ketua Umum Korwil Bali Nusra Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Provinsi Bali, saat diwawancarai di kantornya di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Rabu, 29 Juli 2026.
Ketua Umum Korwil Bali Nusra Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Provinsi Bali itu menilai pertumbuhan sektor pariwisata selama ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali.
Menurutnya, manfaat ekonomi dari industri pariwisata lebih banyak dinikmati pemilik modal, sementara masyarakat lokal menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Karakter masyarakat Bali perlahan berubah. Dulu masyarakat dikenal santun, bijaksana, dan rendah hati. Sekarang mulai lebih keras karena tekanan ekonomi yang terus meningkat,” ujarnya.
Alit Wiraputra juga menyoroti kemacetan yang setiap hari terjadi di wilayah Denpasar, Badung, hingga Ubud. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis masyarakat karena waktu tempuh perjalanan kini meningkat signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Kemacetan bukan hanya persoalan transportasi, tetapi sudah menjadi persoalan psikologis masyarakat. Setiap hari menghadapi kemacetan membuat tingkat stres meningkat,” kata Alit Wiraputra.
Selain kemacetan, Alit Wiraputra menyebut meningkatnya biaya hidup membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu dinilai turut memicu berbagai persoalan sosial yang sebelumnya jarang terjadi di Bali.
Alit Wiraputra bahkan menggambarkan masyarakat Bali kini mulai menjadi “penonton di rumah sendiri” karena sebagian besar investasi di sektor pariwisata dinilai tidak lagi dikuasai masyarakat lokal.
“Pulau Bali dikenal dunia sebagai surga pariwisata, tetapi masyarakat Bali justru semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Alit meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan pariwisata.
Alit Wiraputra mengusulkan penyusunan kembali blueprint pariwisata yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal dan mendorong pemerataan investasi ke wilayah di luar Bali Selatan.
Menurutnya, pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di Denpasar dan Badung telah memicu kepadatan penduduk, kemacetan, serta tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, kawasan seperti Karangasem, Jembrana, dan Buleleng dinilai layak menjadi tujuan investasi pariwisata baru.
“Pemerataan pembangunan harus dilakukan. Jangan semua pembangunan hanya berpusat di Bali Selatan. Investor perlu diarahkan membangun kawasan pariwisata baru di daerah lain agar manfaat ekonomi dirasakan lebih merata,” tegasnya.
Di sektor transportasi, Alit Wiraputra juga mengusulkan pembatasan operasional kendaraan berat di kawasan perkotaan.
Menurutnya, kendaraan dengan enam roda ke atas sebaiknya hanya beroperasi pada malam hari agar tidak memperburuk kemacetan pada jam-jam sibuk.
Selain pembangunan infrastruktur, Alit Wiraputra menekankan pentingnya menjaga adat, budaya, dan memperkuat ekonomi kreatif sebagai fondasi utama pariwisata Bali. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mewajibkan hotel, pusat oleh-oleh, dan pelaku usaha pariwisata memasarkan produk kerajinan asli Bali.
“Jangan sampai souvenir yang dijual di Bali ternyata berasal dari luar daerah bahkan luar negeri, tetapi dipasarkan seolah-olah sebagai produk Bali. Ini sangat merugikan para perajin lokal,” kata Alit Wiraputra.
Alit Wiraputra juga mengingatkan bahwa persaingan tenaga kerja di sektor pariwisata akan semakin ketat seiring terbukanya pasar kerja ASEAN. Karena itu, masyarakat Bali perlu dipersiapkan agar tetap menjadi pelaku utama di daerahnya sendiri.
Menutup pernyataannya, Alit Wiraputra mengajak pemerintah membuka ruang dialog bersama seluruh elemen masyarakat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat Bali.
“Peran pemerintah sangat penting dalam membangun karakter sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Mari kita duduk bersama menyusun blueprint pariwisata yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Bali, menjaga adat, budaya, dan kesejahteraan rakyat agar masyarakat Bali tidak menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” pungkasnya. (ace).
