Jbm.co.id-DENPASAR | Persoalan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bermasalah hingga maraknya penipuan melalui media sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya aksi kriminalitas di Bali.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Tagel Winarta, dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut Tagel Winarta, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak cukup hanya berfokus pada penanganan tindak kriminal konvensional. Persoalan ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memicu keresahan sosial.
Rapat dihadiri unsur Forkopimda, kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Badan Intelijen Daerah, Kesbangpol, Imigrasi, Satpol PP, Majelis Desa Adat, Pecalang, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Tagel Winarta menyoroti kondisi sejumlah LPD di Bali yang mengalami persoalan keuangan.
Tagel Winarta menilai persoalan tersebut harus segera ditangani karena menyangkut dana masyarakat yang hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian.
Tagel Winarta juga mempertanyakan peran Majelis Desa Adat (MDA) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD yang berada di bawah naungan desa adat.
Menurutnya, apabila persoalan LPD terus berlarut, dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Bali.
Tagel Winarta menyebut informasi yang beredar mengenai dana masyarakat yang tersangkut di sejumlah LPD mencapai ratusan miliar rupiah sehingga membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Selain persoalan LPD, Tagel Winarta juga menyoroti meningkatnya kasus penipuan melalui media sosial yang memanfaatkan berbagai platform digital.
Modus yang digunakan umumnya menawarkan barang dengan harga murah, namun setelah korban mentransfer uang, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim dan pelaku sulit dihubungi.
Tagel Winarta meminta jajaran Polda Bali meningkatkan kemampuan pelacakan terhadap pelaku kejahatan siber sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi secara daring.
Menurutnya, laporan masyarakat terkait penipuan online terus meningkat dengan nilai kerugian yang mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah.
Tak hanya itu, Tagel Winarta juga menyinggung pentingnya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan tunggal.
Tagel Winarta mendorong adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai mekanisme jaminan pembiayaan pengobatan melalui skema asuransi maupun jaminan kesehatan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat menghadapi musibah.
Tagel Winarta berharap pemerintah bersama seluruh instansi terkait dapat mengkaji sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi pengguna kendaraan bermotor sehingga korban kecelakaan tetap memperoleh kepastian layanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan yang besar.
Menutup penyampaiannya, Tagel Winarta menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Bali.
Tagel Winarta berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah nyata yang mampu memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat. (ace).
