Gubernur Koster dan Menteri Imipas Teken MoU Perkuat Pengawasan WNA di Bali
Jbm.co.id-TANGERANG | Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto terkait optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang di bidang imigrasi.
Penandatanganan MoU Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto berlangsung dalam rangkaian acara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin, 27 April 2026.
Kesepakatan ini dinilai strategis bagi Provinsi Bali sebagai destinasi wisata internasional yang menerima kunjungan wisatawan asing dalam jumlah besar.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Imipas RI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing.
Dalam sambutannya, Menteri Imipas RI Agus Andrianto menegaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi modal penting dalam mengimplementasikan program kerja institusinya. Namun, ia menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama.
“Karena sehebat apapun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas. Saya berharap, sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” ujarnya.
Selain dengan Pemerintah Provinsi Bali, pada kesempatan yang sama Menteri Imipas juga menandatangani MoU dengan sejumlah pihak, termasuk Menteri Koperasi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Direktur Utama BPJS.
Lebih lanjut, Agus Andrianto mengajak seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian institusi, sekaligus mendorong kontribusi pemasyarakatan dalam pembangunan nasional.
“Hari ini di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang lebih penting lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional,” kata Agus Andrianto.
Agus Andrianto juga menekankan pentingnya langkah nyata yang berdampak langsung bagi warga binaan. Menurutnya, warga binaan harus diposisikan sebagai subjek produktif dalam pembangunan, termasuk melalui program ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dengan pembinaan di lapas dan rutan.
“Sejalan dengan pemerintah, salah satu program unggulan yang kini menjadi fokus utama kita adalah ketahanan pangan nasional yang terintegrasi langsung dengan kegiatan pembinaan di lapas rutan. Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok-tembok pemasyarakatan sesungguhnya terpendam potensi yang luar biasa dari warga binaan,” ujarnya.
Kegiatan bertema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I). (red).
