GASOS Bali Soroti Proyek Pemelastian Tukad Ngenjung, Peringatkan Ancaman Banjir Rob Akibat Kerusakan Mangrove
Jbm.co.id-DENPASAR | Rencana pembangunan akses pemelastian dan normalisasi Sungai Tukad Ngenjung di wilayah Sidakarya, Denpasar Selatan, kembali menjadi sorotan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Solidaritas Sosial (GASOS) Bali mengingatkan agar proyek di kawasan pesisir tersebut tidak mengorbankan kelestarian hutan mangrove yang memiliki fungsi vital bagi perlindungan lingkungan.
Ketua GASOS Bali, Lanang Sudira menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi.
Menurutnya, meskipun proyek tersebut dilandasi kepentingan spiritual dan mitigasi banjir, perlindungan ekosistem mangrove tidak boleh diabaikan.
Mangrove, kata Lanang, merupakan benteng alami kawasan pesisir yang berperan penting dalam menahan dampak kenaikan muka air laut dan banjir rob. Ia mengingatkan bahwa pembabatan mangrove dengan dalih normalisasi sungai atau pembangunan jalan justru dapat memicu bencana yang lebih luas.
“Kalau mangrove ditebang dengan alasan normalisasi sungai atau pembuatan jalan ke lokasi pemelastian, risikonya bukan banjir bandang lagi, tapi banjir rob. Air laut naik dan dampaknya jauh lebih luas,” kata Ketua GASOS Bali Lanang Sudira di Dnepasar, Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menilai potensi banjir rob semakin besar seiring tingginya curah hujan yang berpadu dengan naiknya permukaan air laut. Dalam kondisi tersebut, mangrove justru memiliki peran strategis sebagai penyangga ekosistem pesisir yang mampu meredam dampak ekstrem perubahan iklim.
Selain itu, Lanang juga menyoroti kondisi Teluk Benoa yang disebutnya mengalami pendangkalan cukup signifikan akibat sedimentasi. Kedalaman perairan yang sebelumnya mencapai sekitar 15 meter, kini di beberapa titik disebut hanya tersisa sekitar 3 meter.
“Kalau ini dibiarkan, lima atau sepuluh tahun ke depan bukan tidak mungkin banjir rob makin sering terjadi. Karena laut dangkal, air mudah meluap,” paparnya.
GASOS Bali menegaskan bahwa upaya pelestarian mangrove semestinya diperkuat, bukan justru dikurangi. Bahkan, perlu ada langkah memperluas kawasan mangrove sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
“Sebelum ada jalan melasti ini, krama juga sudah melasti lewat tempat lain. Jadi jangan sampai dengan alasan pembangunan jalan, justru terjadi pembabatan mangrove,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada satu wilayah, melainkan akan dirasakan secara kolektif oleh masyarakat Bali Selatan. Kawasan pesisir, termasuk Denpasar Selatan, dinilai sangat rentan terhadap ancaman tenggelam akibat kenaikan muka air laut.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai peringatan dini agar setiap kebijakan pembangunan di kawasan pesisir tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan.
GASOS Bali berharap seluruh pihak benar-benar menimbang dampak jangka panjang, agar tujuan spiritual dan mitigasi bencana tidak justru melahirkan ancaman ekologis baru di masa depan.
Sebelumnya, Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar telah memantau langsung proyek pembangunan jalan khusus menuju Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya di kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Denpasar Selatan, Rabu, 24 Desember 2025.
Proyek jalan sepanjang sekitar 800 meter dengan lebar 6 meter tersebut diperuntukkan khusus bagi kegiatan upacara keagamaan dan tidak untuk kepentingan komersial. Saat ini progres pengerjaan disebut telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan rampung pada 29 Desember 2025 sesuai kontrak, sebelum dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara melaspas.
Kegiatan peninjauan tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra, Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Wayan Duaja, Anggota Komisi III DPRD Denpasar Gede Tommy Sumertha, serta Head Manager PT Trijaya Nasional, I Wayan Yogi Artawan.
Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya menjelaskan bahwa penataan kawasan pesisir Sidakarya mencakup akses pemelastian dan normalisasi Sungai Ngenjung yang bermuara di wilayah selatan Desa Adat Sidakarya.
Menurutnya, Sungai Ngenjung sebelumnya mengalami penyempitan akibat tertutup vegetasi mangrove, sehingga fungsinya sebagai saluran pembuangan air hujan dan penahan limpasan air pasang tidak berjalan optimal.
“Sungai itu mestinya menampung pasang air laut saat purnama dan juga limpahan air dari utara saat musim hujan. Karena tertutup mangrove, aliran air justru berbalik ke pemukiman, terutama di wilayah Kerta Petasikan dan Kerta Raharja,” pungkasnya. (red).
