Jbm.co.id-DENPASAR | Anggota DPRD Provinsi Bali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gianyar, Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.AP., menyoroti serius Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali memicu antrean kendaraan hingga berjam-jam.
Politisi asal Gianyar tersebut mendesak Pemerintah Pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pertamina segera menjelaskan secara transparan penyebab kelangkaan BBM yang telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi mencoreng citra pariwisata Bali.
Saat dihubungi, Jumat (16/10/2026), Tagel Winarta mengaku prihatin sekaligus kecewa terhadap penanganan krisis BBM yang dampaknya dirasakan berbagai kalangan, mulai dari pekerja, pelajar, petani, pedagang hingga pengemudi ojek daring.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab kelangkaan BBM, terutama di tengah beredarnya berbagai informasi terkait kendala kapal tanker, kemungkinan pemanfaatan tenaga listrik sebagai alternatif, hingga dugaan pengurangan alokasi BBM untuk Bali.
“Harus jelas mana yang benar. Pemerintah perlu meluruskan informasi secara terbuka kepada masyarakat Bali. Jangan sampai muncul berbagai versi penjelasan yang justru menimbulkan kebingungan dan keresahan,” tegasnya.
Antrean BBM Capai 10 Jam
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar itu menyebut kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU sangat memprihatinkan. Panjang antrean kendaraan dilaporkan mencapai satu hingga dua kilometer, dengan waktu tunggu sekitar enam hingga sepuluh jam.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga menghambat produktivitas masyarakat.
Pekerja terancam terlambat masuk kerja, pelajar berpotensi terganggu aktivitas sekolahnya, sementara petani dan pelaku usaha kecil kesulitan menjalankan kegiatan ekonomi. Bagi pengemudi ojek daring, kelangkaan BBM bahkan dapat langsung memengaruhi pendapatan karena bahan bakar merupakan kebutuhan utama untuk bekerja.
“Kalau masyarakat harus mengantre sampai enam, delapan, bahkan sepuluh jam, bagaimana mereka bisa bekerja? Bagaimana anak-anak bisa bersekolah dengan baik? Pengemudi ojek daring, petani, pedagang, dan pekerja lainnya juga membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas mereka,” ungkapnya.
Tagel Winarta meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan dan memperlancar distribusi BBM.
Tagel Winarta juga menekankan pentingnya pemeriksaan berdasarkan data dan fakta guna memastikan apakah persoalan tersebut dipicu kendala teknis, distribusi, perubahan alokasi, atau faktor lainnya.
Pemerintah Diminta Buka Penyebab Kelangkaan
Menurut Tagel Winarta, ketidakjelasan informasi justru berpotensi memperburuk keresahan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus menyampaikan kondisi faktual mengenai ketersediaan stok, pasokan, distribusi, serta kendala yang terjadi di lapangan.
Informasi mengenai kapal tanker yang disebut mengalami kendala bersandar, misalnya, perlu diklarifikasi secara terbuka. Begitu pula dugaan pengurangan alokasi BBM untuk Bali yang membutuhkan penjelasan resmi.
“Jangan sampai Bali, yang menjadi salah satu pusat pariwisata Indonesia, justru mengalami persoalan energi seperti ini tanpa penjelasan yang terang. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Tagel Winarta menegaskan, masyarakat tidak cukup hanya diberikan janji bahwa persoalan akan segera selesai. Pemerintah harus menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala sekaligus memastikan kebutuhan BBM kembali terpenuhi.
Citra Pariwisata Bali Ikut Dipertaruhkan
Tagel Winarta mengingatkan bahwa kelangkaan BBM yang berlangsung berlarut-larut dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian Bali, terutama sektor pariwisata yang bergantung pada kelancaran mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Antrean kendaraan yang mengular di SPBU berpotensi memicu kemacetan, menghambat perjalanan wisatawan, serta mengganggu operasional transportasi dan usaha pariwisata.
Menurutnya, persoalan BBM di Bali tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah distribusi biasa. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali membutuhkan jaminan pasokan energi yang memadai agar aktivitas masyarakat dan pelayanan kepada wisatawan tetap berjalan lancar.
Gangguan pasokan yang tidak segera ditangani dikhawatirkan menimbulkan kesan buruk terhadap kesiapan pemerintah dalam menjaga kelancaran aktivitas di daerah tujuan wisata dunia tersebut.
Oleh karena itu, Tagel Winarta meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan energi Bali, sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Polisi Diminta Atur Antrean SPBU
Selain menyoroti persoalan pasokan, Tagel Winarta meminta kepolisian dan instansi terkait memperkuat pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU.
Antrean kendaraan yang panjang perlu dikelola agar tidak semakin memperparah kemacetan. Petugas juga diharapkan membantu kelancaran akses kendaraan tangki pengangkut BBM sehingga proses pengiriman dan distribusi tidak terhambat.
“Selain memastikan BBM tersedia, arus lalu lintas di depan SPBU juga harus diatur. Kendaraan yang mengantre jangan sampai menyebabkan kemacetan, dan kendaraan tangki yang membawa pasokan BBM juga harus dibantu agar distribusinya tidak terlambat,” kata Tagel Winarta.
Tagel Winarta menilai koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait sangat penting untuk mengatasi situasi tersebut.
Pengaturan lalu lintas yang efektif diharapkan mampu mengurangi penumpukan kendaraan sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat.
Desak Langkah Nyata, Bukan Sekadar Janji
Tagel Winarta kembali menegaskan bahwa pemerintah harus segera menunjukkan langkah nyata untuk memulihkan pasokan BBM, mengurai antrean, dan mengembalikan aktivitas masyarakat seperti sediakala.
Tagel Winarta meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat, memperkuat koordinasi, serta membuka informasi kepada publik mengenai penyebab krisis dan perkembangan penanganannya.
“Jangan sampai Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia justru mengalami persoalan energi yang berlarut-larut. Ini membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah harus menjelaskan apa penyebabnya dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan percepatan penanganan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, sedangkan pemerintah dan pihak terkait berkewajiban memastikan ketersediaan energi agar aktivitas publik tidak terus terganggu.
Krisis BBM di Bali kini menjadi ujian bagi koordinasi dan kecepatan respons para pemangku kepentingan. Ditengah antrean panjang yang menguras waktu dan tenaga masyarakat, pemulihan pasokan serta kelancaran distribusi menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga roda perekonomian dan citra pariwisata Bali.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
