Jbm.co.id-DENPASAR | Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan menegaskan pihaknya menghormati penyampaian pendapat masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa terkait isu harga BBM dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, setiap aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, Ngurah Aryawan menilai penting adanya penyampaian informasi yang objektif agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang lengkap terkait kebijakan pemerintah.
“Terkait harga BBM, yang mengalami penyesuaian harga adalah Pertamax yang berstatus non-subsidi,” kata Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan di Denpasar, Minggu, 21 Juni 2026.
Ngurah Aryawan menjelaskan, perubahan harga BBM dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti dinamika harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap sektor energi.
Sementara itu, Ngurah Artawan memastikan BBM yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah, seperti Pertalite dan Solar bersubsidi masih mendapatkan perlindungan pemerintah, sehingga tidak mengalami kenaikan harga.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ngurah Aryawan menyebut program tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Ngurah Aryawan menilai manfaat MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap upaya penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan generasi muda, serta menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja lokal.
“Yang perlu menjadi fokus bersama bukanlah menolak tujuan programnya, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan yang ketat, regulasi yang jelas, transparansi anggaran, serta evaluasi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Ngurah Aryawan.
Ngurah Aryawan juga menambahkan, setiap kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat perlu didukung, sementara berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya harus terus diperbaiki melalui pengawasan yang kuat.
“Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil yang terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (ace).
