Komisi XII DPR RI Sebut KEK Kura Kura Bali Butuh Dukungan Pasokan Energi Andal Percepat Investasi Perkuat Ketahanan Energi di Bali
Jbm.co.id-DENPASAR | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 di KEK Kura Kura Bali, Denpasar, Kamis, 23 Juli 2026.
Kunker Reses Komisi XII DPR RI diterima Tuti Hadiputranto selaku Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan Tantowi Yahya Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development (BTID).
Dalam Kunker Reses tersebut, Sugeng Suparwoto menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi contoh pengembangan kawasan berbasis keberlanjutan di Indonesia.
Untuk itu, Komisi XII DPR RI mendorong ketersediaan pasokan energi yang andal menjadi faktor utama, agar potensi tersebut dapat berkembang optimal.
Menurut Sugeng Suparwoto, pengembangan KEK Kura Kura Bali membutuhkan sistem kelistrikan yang kuat dan berkelanjutan seiring meningkatnya kebutuhan energi akibat masuknya investasi, aktivitas bisnis, serta pengembangan kawasan.
Sugeng Suparwoto menjelaskan, pertumbuhan kebutuhan listrik di Bali saat ini mencapai 8,3 persen, tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat penguatan infrastruktur energi menjadi kebutuhan mendesak agar investasi di Bali tidak terkendala keterbatasan pasokan listrik.
“Meskipun masih ada kurang lebih 40 megawatt (MW) cadangan, tetapi sangat terhentak. Pembangunan FSRU itu adalah sebuah keharusan, tanpa mengurangi aspek-aspek lain, sekali lagi ESG (Environment, Social, and Governance),” kata Sugeng Suparwoto.
Menurutnya, pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) akan menjadi salah satu penopang penyediaan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 200 MW.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Bali sekaligus mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis, seperti KEK Kura Kura Bali.
Sugeng Suparwoto menambahkan, pengembangan kawasan harus tetap mengedepankan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). Oleh karena itu, DPR RI turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Terkait aspirasi masyarakat Desa Serangan, Komisi XII DPR RI menyatakan telah memfasilitasi dialog antara warga dengan investor guna memastikan proses pembangunan berjalan secara partisipatif dan transparan.
Selain itu, studi kelayakan proyek juga melibatkan tim evaluator dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), termasuk tiga profesor asal Bali, untuk memastikan aspek teknis dan lingkungan menjadi perhatian utama.
Mengenai aktivitas nelayan, Sugeng Suparwoto memastikan keberadaan FSRU tidak akan mengganggu jalur pelayaran tradisional.
“Sudah komitmen bahwa dibangunnya FSRU itu tidak mengganggu lalu lintas nelayan. Dipastikan, karena digambarkan aspek teknisnya. Setiap FSRU, ada radius tertentu yang melarang kegiatan membahayakan karena sifatnya gampang terbakar. Itu standar di seluruh proyek migas,” kata Sugeng Suparwoto.
Sugeng Suparwoto optimistis KEK Kura Kura Bali dapat berkembang menjadi kawasan ekonomi yang mampu memadukan investasi, pelestarian lingkungan serta pemanfaatan energi yang lebih bersih.
“Insya Allah Bali akan menjadi percontohan dunia bagaimana menggabungkan aspek alam dan aspek ekonomi tetap bisa berjalan seiring dengan lingkungan yang baik,” pungkasnya. (ace).
