Ketua IWO Bali: Copot Dirut Pertamina Buntut BBM Langka di Bali Antrean Mengular Berjam-Jam Ganggu Aktivitas Ekonomi dan Pariwisata Bali
Jbm.co.id-DENPASAR | Tri Widiyanti selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Bali mendesak untuk mencopot Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dari jabatannya menyusul kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Bali dan telah mengganggu aktivitas masyarakat.
“Persoalan kelangkaan BBM di Bali tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Masyarakat membutuhkan BBM, bukan sekadar janji dan penjelasan. Jika persoalan ini terus berlarut-larut hingga memicu antrean panjang dan mengganggu aktivitas ekonomi, siapa yang harus bertanggung jawab,” tegas Tri Widiyanti, dalam keterangan resminya di Denpasar, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, Direktur Utama Pertamina sebagai pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi BBM harus berani mempertanggungjawabkan kondisi tersebut kepada publik. Jabatan strategis di perusahaan milik negara bukan sekadar soal kewenangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab atas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
“Karena itu, IWO Bali mendesak pemerintah dan pemegang saham untuk mengevaluasi secara serius kepemimpinan Dirut Pertamina. Jika terbukti gagal memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya, pencopotan dari jabatan harus menjadi konsekuensi yang dipertimbangkan secara tegas,” ujarnya.
Tri Widiyanti yang biasa disapa Widy ini menegaskan, masyarakat Bali tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi BBM. Antrean panjang di SPBU bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut waktu, biaya, produktivitas, dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan energi secara layak.
Bagi pekerja, pelaku UMKM, pengemudi transportasi, hingga jurnalis yang mengandalkan mobilitas untuk menjalankan tugas, kelangkaan BBM dapat menghambat pekerjaan dan menambah beban pengeluaran. Dampaknya juga berpotensi menjalar ke sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi Bali.
“Jangan sampai masyarakat dipaksa mengantre berjam-jam, sementara pihak yang memiliki kewenangan hanya menyampaikan pernyataan yang tidak menjawab persoalan di lapangan. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, kepastian pasokan, dan solusi yang nyata,” terangnya.
IWO Bali juga mendesak Pertamina membuka informasi secara transparan mengenai ketersediaan stok BBM di Bali, realisasi distribusi ke setiap wilayah, penyebab terjadinya kelangkaan, serta langkah konkret dan batas waktu pemulihan pasokan.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, termasuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif dan ditangani sesuai ketentuan hukum.
“Jangan berhenti pada konferensi pers dan imbauan kepada masyarakat. Ukur keberhasilan dari kondisi nyata di lapangan: apakah BBM tersedia, apakah antrean terurai, dan apakah masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Dirut Pertamina harus bertanggung jawab kepada publik. Jika evaluasi membuktikan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawabnya, kami mendesak agar ia dicopot,” tutupnya.
Pewarta: Ferry+Widy
Editor: Putu Wiguna
