Imigrasi Bali Bertindak Tegas!! Bongkar Bukti WhatsApp Dugaan Praktek Lip Filler WNA Armenia di Klinik Kecantikan Canggu

Jbm.co.id-BADUNG | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian kepada seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Armenia berinisial DK (29).
Dugaan pria pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) B1 tersebut menyalahgunakan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas operasional dan pelayanan di sebuah klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Tak hanya dideportasi, Imigrasi Bali juga mengusulkan DK masuk dalam daftar penangkalan sehingga berpotensi tidak dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Kasus ini terungkap setelah petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang bersangkutan selama berada di Bali.
Dalam pemeriksaan, DK sempat menyangkal memiliki pekerjaan maupun menjalankan aktivitas profesional di Indonesia. Namun, petugas menemukan sejumlah bukti digital dalam telepon genggam miliknya yang mengindikasikan keterlibatannya dalam kegiatan klinik kecantikan tersebut.
Selain itu, Imigrasi Bali juga menemukan bukti antara lain tangkapan layar ulasan daring mengenai pelayanan tindakan kecantikan berupa lip filler oleh seseorang bernama “Dr. David”.
Selain itu, terdapat riwayat percakapan WhatsApp yang memperlihatkan DK berkomunikasi dengan calon klien, membagikan lokasi, hingga tergabung dalam grup internal jaringan klinik kecantikan tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai tujuan pemberian izin tinggal.
“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Kami tidak akan menoleransi izin tinggal untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegasnya.
Ramdhani menjelaskan, Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas kunjungan seperti wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Izin tersebut bukan untuk menjalankan kegiatan operasional ataupun memberikan pelayanan dalam usaha komersial di Indonesia.
Atas pelanggaran tersebut, DK dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa pendeportasian.
Imigrasi Bali menyebut DK dijadwalkan dideportasi pada 16 November 2026 melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Namanya juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.
“Kami menyambut baik kehadiran wisatawan maupun warga negara asing yang memberikan kontribusi positif bagi Bali. Namun, setiap aktivitas harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari praktik usaha atau pelayanan ilegal oleh orang asing,” kata Ramdhani.
Lebih lanjut, Imigrasi Bali berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui pemeriksaan lapangan, pendalaman bukti digital, serta penguatan sinergi lintas instansi.
“Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” kata Ramdhani.
Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalankan pengawasan secara profesional, tegas, proporsional, dan berkeadilan.
Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing terus diperkuat guna menjaga kepentingan umum, melindungi masyarakat, serta mendukung iklim pariwisata dan investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Editor: Putu Wiguna



