Gubernur Koster Dorong Optimalisasi Aplikasi PMI Krama Bali Buat Lindungi Pekerja Migran
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong optimalisasi layanan aplikasi PMI Krama Bali sebagai sistem terpadu dalam pendataan dan perlindungan pekerja migran asal Pulau Dewata.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan briefing kepada jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Kamis, 26 Maret 2026.
Gubernur Koster rmenilai pemanfaatan aplikasi tersebut masih belum maksimal, padahal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh pekerja migran Bali terdata dengan baik sebelum berangkat ke luar negeri.
“Jalankan aplikasi ini dengan optimal. PMI asal Bali harus terwadahi, dan sistemnya perlu dikelola serius serta disosialisasikan secara luas,” tegasnya.
Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi fondasi utama dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Dengan data yang lengkap, mulai dari identitas, asal daerah, keluarga hingga lokasi kerja di luar negeri, pemerintah dapat bertindak cepat saat terjadi permasalahan.
Ia mengungkapkan, selama ini keterbatasan data sering menjadi hambatan, baik dalam proses penempatan maupun ketika PMI telah bekerja di luar negeri.
“Kalau terjadi sesuatu, kita bisa cepat bertindak dan berkoordinasi dengan konsulat. Selama ini kita sering kesulitan karena data tidak lengkap,” ujarnya.
Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali diminta aktif mendorong para calon pekerja migran agar segera terdaftar dalam sistem PMI Krama Bali. Langkah ini dinilai penting di tengah dinamika global yang menuntut kesiapsiagaan pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.
Gubernur Koster menargetkan, pada pertengahan 2026 sistem tersebut sudah berjalan optimal dengan basis data yang komprehensif. Ia mencontohkan pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana sekitar 22 ribu PMI asal Bali kembali ke daerah, namun hanya sebagian kecil yang tercatat dalam sistem.
“Artinya, sebagian besar tidak terpantau. Ini yang harus dibenahi agar kita punya sistem pelayanan cepat,” paparnya.
Selain penguatan sistem data, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bali juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memastikan lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik di dalam maupun luar negeri.
Pemprov Bali juga didorong untuk memperluas pelatihan kerja melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha. Sejumlah sektor seperti kapal pesiar, spa, serta industri di Jepang, Eropa, dan Timur Tengah dinilai memiliki peluang besar bagi tenaga kerja Bali. “SDM kita harus disiapkan dengan baik agar siap bersaing di pasar kerja global,” ujarnya.
Gubernur Koster turut menyoroti persoalan klasik yang dihadapi calon PMI, yakni keterbatasan biaya keberangkatan. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan solusi sekaligus menertibkan praktik oknum yang merugikan.
Menurutnya, masih ditemukan kasus calon pekerja migran yang dibebani biaya tinggi, namun justru ditelantarkan di luar negeri tanpa perlindungan memadai. “Jangan sampai masyarakat jadi korban. Ini harus diurus dengan serius,” tegasnya.
Disisi lain, pemerintah juga diminta sigap dalam menangani PMI bermasalah di luar negeri, termasuk dalam kondisi darurat seperti pemulangan maupun penanganan kasus kematian.
Upaya tersebut diharapkan berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja baru melalui bursa kerja serta penguatan konektivitas dengan dunia industri.
Dengan optimalisasi PMI Krama Bali dan peningkatan kualitas SDM, perlindungan pekerja migran asal Bali diharapkan semakin kuat sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di tingkat global. (red).
