Gede Harja Astawa Apresiasi Prestasi Pemprov Bali Ingatkan Jangan Abaikan Jalan Rusak Hingga Heran Pejabat Daerah Absen saat Presiden Prabowo ke Bali
Jbm.co.id-DENPASAR | Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Bali yang berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional.
Namun, Gede Harja Astawa mengingatkan agar prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena dan melupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan penerangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebelumnya meraih peringkat pertama dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting tingkat provinsi serta peringkat pertama kategori pengendalian inflasi tingkat provinsi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Marriott Hotel Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Atas capaian tersebut, Pemprov Bali menerima insentif apresiasi senilai total Rp6 miliar. Selain penghargaan dari pemerintah pusat, Pemprov Bali juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012.
Meski demikian, BPK RI masih menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan hibah dan pelaksanaan proyek pembangunan yang dinilai perlu segera diperbaiki.
Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster atas pencapaian tersebut.
“Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali (Wayan Koster-red) mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Harja di Denpasar, Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI pada Rapat Paripurna DPRD Bali, ditemukan sejumlah persoalan terkait penggunaan dana hibah yang tidak sesuai laporan pertanggungjawaban, keterlambatan pelaporan hingga penggunaan hibah untuk pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai pada tahun sebelumnya.
“Bahkan terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah senilai Rp100 juta yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” kata Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin, 8 Juni 2026.
Selain itu, BPK RI juga menemukan potensi kelebihan pembayaran pada proyek jasa manajemen konstruksi pembangunan Menara Turyapada di lingkungan Diskominfos Bali yang mencapai Rp2,31 miliar.
Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK RI menilai temuan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan sehingga opini WTP tetap diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
“Ini prestasi yang luar biasa. WTP ke-13 berturut-turut menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan transparan,” kata Adhi Suryadnyana.
Gede Harja Astawa menegaskan penghargaan yang diraih seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan euforia berlebihan.
Gede Harja Astawa menyoroti kondisi jalan rusak, lampu penerangan jalan yang mati hingga masih banyak ruas jalan tanpa penerangan, terutama di wilayah Buleleng.
“Jangan sampai masyarakat teriak-teriak baru ditindaklanjuti oleh pemerintah,” sesal Harja yang berasal dari Buleleng.
Menurutnya, berbagai keluhan serupa juga banyak disampaikan masyarakat saat dirinya melakukan reses ke sejumlah daerah. Keluhan itu datang dari kepala desa hingga kepala dusun.
Selain infrastruktur, Gede Harja Astawa juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilainya kurang responsif terhadap persoalan lingkungan seperti pembabatan hutan hingga reklamasi di kawasan Bukitser, Buleleng. “Dibiarkan saja,” ungkapnya.
Disisi lain, Gede Harja Astawa turut mempertanyakan absennya pejabat daerah saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Bali untuk meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Minggu, 7 Juni 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya publik dan memicu berbagai spekulasi politik, terutama setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kok, kenapa pejabat yang mendampingi Bapak Presiden tidak ada ketika kunjungan ke Tabanan?,” tanyanya.
Gede Harja Astawa menilai situasi tersebut tidak lazim dan memunculkan berbagai pertanyaan politik di tengah masyarakat.
“Kalau memeng tidak dijemput. Tetapi Ketua DPD Gerindra Kami (De Gadjah-red) ketemu di Meru,” ungkapnya.
Gede Harja Astawa berharap dugaannya terkait adanya sinyal politik tersebut tidak benar.
“Mudah-mudahan kecurigaan pihaknya keliru. Mengingat pasca Pimpinan BGN diganti, besoknya sudah dijemput. Insting politik berbicara begitu,” imbuhnya.
Gede Harja Astawa kembali menekankan bahwa seluruh penghargaan yang diraih Pemprov Bali harus menjadi cambuk untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. (ace).
