FSRU LNG Sidakarya Masuk Zona Krodit, Tokoh Serangan, Ketut Yasa: Silakan Ambil Semua Serangan, Kami Siap Transmigrasi!!!
Jbm.co.id-DENPASAR | Pemaparan perwakilan PT Dewata Energi Bersih (DEB) dinilai sangat manis, tapi realita membuat masyarakat Desa Serangan Denpasar sengsara.
Saking cinta pada tanah kelahirannya, masyarakat Desa Serangan Denpasar membuat tetap bertahan, meski beberapa kesepakatan (MOU) telah ditandatangani bersama, tapi hanya segelintir yang terealisasikan.
Selain sudah dibatasi, kehidupan masyarakat Desa Serangan Denpasar juga sangat dipersempit, sehingga muncul rasa ketakutan dalam pikirannya.
Meski demikian, masyarakat Desa Serangan Denpasar tidak anti pembangunan atas keberadaan investor di Bali.
Demikian disampaikan Tokoh Masyarakat Desa Serangan, I Ketut Yasa, saat pertemuan terbuka Gubernur Bali Wayan Koster dengan perwakilan masyarakat Desa Serangan, Desa Intaran dan Desa Sidakarya terkait rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) Sidakarya di Denpasar, Rabu, 4 Juni 2025.
“Kalau bisa terjadi sesuatu yang kena dampak paling pertama adalah kami di Serangan. Memang lokasi di Sidakarya kita akui Pak Gubernur Bali. Tetapi, di ruang laut tidak boleh menguasai, dengan peraturan bisa memanfaatkan, karena itu ada didalam wewidangan kami,” terangnya.
Disampaikan pula, bahwa pembangunan terminal Floating Storage Regasification Uni (FSRU) LNG tidak dilihat sebagai keuntungan semata, tapi demi kepentingan jangka panjang.
“Ketakutan kami sebagai contoh dengan pendidikan yang terbatas dari kajian AMDAL tahun 2022 dan para staf ahli dengan dasar pertimbangan Bendesa kami saat itu dengan implementasi Bapak memaparkan apa yang menjadi AMDAL, dulu kapal panjangnya 310 meter ada dari daratan sekitar 3.000 meter,” urainya.
Namun, seiring waktu mempersempit lahan menjadi 500 meter, sehingga hal tersebut menjadi bumerang bagi masyarakat akibat efek ketakutan atas kondisi alam semesta, yang dikhawatirkan akan terjadinya bencana alam.
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Gubernur Bali, itu tidak mendukung program pemerintah, contohnya Lapindo,” paparnya.
Untuk itu, diperlukan niat baik guna menata lingkungan. Namun, pihaknya menitip pesan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, bahwa keluarganya hampir 70 persen bermata pencaharian sebagai nelayan.
“Nelayan itu ada dua, yakni nelayan lepas jauh ke pantai, tapi satu sisi ada nelayan pesisir. Contohnya mencari udang dan kepiting. Mereka bisa keluar malam,” terangnya.
Berbeda dengan LPG disebut bakal ada kapal parkir di areal tesebut sesuai keberadaan peta, yang berdampak terhadap lingkungan.
“Satupun tidak ada yang memprovokasi kami, apalagi apa yang dikatakan pak Gubernur Bali tadi, kami jujur juga benci sebagai masyarakat Bali, tapi bagaimana lagi, kita kena dampaknya, nasi sudah menjadi bubur. Tak mengurangi rasa hormat dan bakti kepada Bendesa Intaran serta Bendesa Sidakarya diharapkan tetap bersaudara,” ungkapnya.
Meski demikian, sejumlah tokoh masyarakat Serangan dan Sidakarya mengungkapkan rasa kekhawatiran tentang keamanan, kerusakan ekosistem dan mata pencaharian nelayan.
“Darahnya Pak Gubernur Bali sama dengan darah saya seorang Bendesa Manik Mas, mohon maaf izin. Saya sampaikan ini dengan hati nurani, karena trauma sebagai masyarakat Serangan, dengan kejadian PT BTID Reklamasi tahun 1990. Manisnya saja diawal, tapi ujung-ujungnya pahit. Itu yang saya takutkan Pak Gubernur,” tambahnya.
Untuk itu, Ketut Yasa menitip diri kepada Gubernur Bali Wayan Koster, agar ada win-win solution dalam hal penanganan masalah tersebut, karena FSRU LNG Sidakarya masuk zona krodit.
Dipertimbangkan pula, bahwa jika mengambil Serangan dipersilakan untuk mengambil semua asetnya, apalagi dibutuhkan negara, tapi pihaknya menyatakan siap melakukan transmigrasi.
“Itu bukan saya anti pembangunan dan anti program pemerintah, tapi saya dukung 100 persen, tapi pikirkan kami sebagai masyarakat kecil, itu sebagai mata pencaharian kami yang ada di laut,” tutupnya. (ace).
