DPRD Badung dan Bupati Tandatangani Nota Kesepakatan Soal 4 Raperda
Jbm.co.id-BADUNG | DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat Paripurna DPRD Badung membahas pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara atau Nota Kesepakatan dan sambutan Bupati Badung terkait empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang penyertaan modal daerah pada PT. Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pada saat itu, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Badung.
Dari eksekutif, turut hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, perwakilan Forkopimda Badung, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, Camat dan Kades/Lurah se-Badung. Hadir pula, para tenaga ahli dan fraksi DPRD Badung serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menegaskan pihaknya dari DPRD Badung melaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dengan melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD tentang tiga usulan Raperda dan satu dokumen penganggaran daerah.
Menurutnya, didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 312 ayat 1 sudah menyebutkan bahwa selambat-lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, maka DPRD bersama Bupati Badung harus sudah memutuskan dokumen penganggaran daerah yaitu APBD tahun 2027.
Demikian pula, Anom Gumanti menyatakan hal tersebut sudah jelas tercantum dalam aturan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.Terbaru, tercantum didalam Permendagri nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penyusunan APBD tahun 2027.
“Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” kata Anom Gumanti.
Selanjutnya, Anom Gumanti berharap mudah-mudahan setelah nanti per 1 Januari APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan, setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali.
“Itu tiga Raperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Nah, Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
