BBM Masih Langka di Bali: Gubernur Koster Terapkan WFH Tiga Hari 15-17 Oktober 2026 Siapkan Depo dan SPBU Bali Beroperasi 24 Jam
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Oktober 2026.
Kebijakan ini diambil, ditengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum teratasi.
Langkah tersebut ditempuh untuk mendukung percepatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali, menyusul antrean kendaraan yang masih terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, dan sejumlah wilayah lainnya.
Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat penyaluran BBM agar antrean panjang di SPBU segera terurai.
Berdasarkan surat tertanggal 14 Oktober 2026 Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG perihal Penyesuaian Sistem Kerja melalui WFH, pimpinan instansi vertikal, instansi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Bali diminta menerapkan sistem kerja dari rumah pada 15-17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas Pertamina, khususnya dalam memastikan penyediaan dan distribusi BBM kepada masyarakat.
Depo dan SPBU Disiapkan Beroperasi 24 Jam
Sebelum kebijakan WFH diberlakukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar rapat bersama Direktur Utama Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Rabu (14/10/2026), mulai pukul 16.00 WITA hingga malam hari.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Depo Sanggaran menuju SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Salah satu langkahnya adalah pengoperasian depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap. Pertamina juga akan menambah tenaga operasional untuk mempercepat proses penyaluran BBM.
Selain itu, truk tangki pengangkut BBM akan mendapat pengawalan kepolisian dari depo menuju SPBU guna meminimalkan hambatan selama perjalanan.
Upaya tersebut diharapkan mempercepat distribusi sekaligus memastikan pasokan BBM dapat segera menjangkau SPBU yang mengalami kekurangan stok.
Gubernur Koster Minta Bantuan TNI dan Polri
Untuk mendukung penanganan antrean, Koster meminta Pangdam IX/Udayana menugaskan personel TNI di sejumlah SPBU.
Polda Bali juga diminta membantu pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur distribusi BBM, sehingga kendaraan pengangkut BBM maupun masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar dapat bergerak lebih tertib.
Koordinasi lintas instansi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai antrean kendaraan yang terus terjadi di sejumlah titik.
Sebelumnya, Pertamina telah menyepakati percepatan distribusi BBM mulai Rabu (14/10/2026), dengan harapan antrean panjang tidak lagi terjadi. Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya antrean di sejumlah wilayah.
Situasi tersebut membuat realisasi distribusi menjadi perhatian utama, terutama untuk memastikan kesepakatan antara pemerintah daerah dan Pertamina segera berdampak nyata bagi masyarakat.
Pembelajaran dan Perkuliahan Secara Daring
Kebijakan WFH pada 15-17 Oktober 2026 berlaku bagi instansi pemerintahan, instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD di Bali sesuai ketentuan dalam surat tersebut.
Satuan pendidikan negeri maupun swasta juga diminta melaksanakan kegiatan perkuliahan dan pembelajaran secara daring selama periode yang sama, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar sesuai ketentuan masing-masing satuan pendidikan.
Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh pekerjaan. Unit kerja atau pegawai yang memberikan pelayanan publik secara langsung, menangani keadaan darurat, maupun menjalankan fungsi keamanan tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor.
Pengecualian tersebut dimaksudkan agar pelayanan masyarakat, penanganan kedaruratan, dan fungsi keamanan tetap berjalan optimal.
Pelaksanaan WFH juga harus memperhatikan kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta keberlangsungan pelayanan publik.
Ujian Percepatan Distribusi BBM
Pemberlakuan WFH selama tiga hari menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam merespons persoalan distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal.
Kini, efektivitas kebijakan tersebut akan berjalan beriringan dengan realisasi sejumlah langkah Pertamina, mulai dari penambahan tenaga operasional, pengoperasian depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap, hingga pengawalan truk tangki oleh aparat keamanan.
Masyarakat berharap langkah-langkah tersebut tidak berhenti pada kesepakatan dan koordinasi, tetapi segera menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Pasalnya, kelancaran pasokan BBM sangat menentukan aktivitas masyarakat, transportasi, dunia usaha, hingga sektor pariwisata Bali.
Ujian utama pemerintah dan Pertamina saat ini adalah memastikan distribusi kembali normal serta mengurai antrean panjang kendaraan di SPBU secepat mungkin.
Pewarta: Ivan
Editor: Putu Wiguna
