BeritaDaerahDenpasarPemerintahanPendidikan

Arah Kebijakan Publik Sikapi Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas SDM dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan

Jbm.co.id-DENPASAR | Rektor Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD): From Rural to Global bertajuk Arah Kebijakan Digital di Indonesia: “Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan” di Gedung Pascasarjana Ruang Rapat Universitas Ngurah Rai Denpasar, Jumat, 1 Agustus 2025.

FGD From Rural to Global menghadirkan empat Narasumber berkompeten di bidangnya masing-masing, diantaranya Muhojir Sulthanul Aziz (Ketua Relawan TIK Jawa Timur), Willibrordus Surya (CEO Founder PT Headway), Revitriyoso Husodo (Ketua Umum Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera) dan Tuti Widyaningrum (Lektor Hukum Tata Negara/ Administrasi Negara), yang dimoderatori Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Μ.Α.Ρ., sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai dan Host Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.

Foto: Rektor Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti menyerahkan Sertifikat kepada para Narasumber, usai membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD): From Rural to Global bertajuk Arah Kebijakan Digital di Indonesia: “Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tantangan Masyarakat di Pedesaan” di Gedung Pascasarjana Ruang Rapat Universitas Ngurah Rai Denpasar, Jumat, 1 Agustus 2025.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti menyambut positif dan sangat mengapresiasi kegiatan Diskusi Nasional bisa dilakukan di Kampus Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar.

Mengingat, Pemerintah Indonesia telah menempatkan digitalisasi sebagai pilar penting dalam pembangunan Nasional, diawali dari layanan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government beserta data digital lainnya untuk pengambilan keputusan beserta tatanan hukum.

“Ini akan menyegarkan, baik dosen maupun mahasiswa dan juga Civitas Akademika Universitas Ngurah Rai, agar mengetahui perkembangan Nasional, dalam konteks digitalisasi dan komunikasi Pemerintahan,” kata Prof. Tirka Widanti.

Tak kalah pentingnya, Prof. Tirka Widanti memaparkan upaya-upaya Pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses teknologi digital di wilayah pedesaan.

“Para dosen dan mahasiswa sudah banyak melakukan penelitian yang mengambil lokasi atau fokus di pedesaan. Dengan teknologi yang tinggi, bagaimana kita menyelaraskan SDM dan arah kebijakan di Indonesia,” terangnya.

Apalagi, pihaknya juga menghadirkan empat Narasumber yang langsung berasal dari pusat, Jakarta bersama rekanannya, dalam hal arah kebijakan Pemerintah terkait komunikasi dan digitalisasi.

Pada saat itu, para pembicara menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pedesaan dalam proses digitalisasi.

“Kami juga menaruh harapan besar pada tantangan digitalisasi di wilayah pedesaan dan masih terdapat kesenjangan yang cukup besar, baik itu di bidang digital maupun pembangunan insfratruktur, teknologi dan informasi komunikasi serta komputer yang harus kita sikapi bersama-sama, dalam menggunakan teknologi secara produktif dan aman,” imbuhnya.

Meski demikian, Prof. Tirka Widanti berharap masyarakat pedesaan, khususnya di Bali tetap menjaga tradisi dan adat istiadat, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menyikapi hal tersebut, Prof. Tirka Widanti menyebutkan semua pihak sepatutnya mengikuti sebuah platform digitalisasi, yang disesuaikan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kita tidak bisa ignore dengan dunia digitalisasi. Ingat, kemarin, lima tahun lalu, kita mengalami Covid-19, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan digitalisasi,” terangnya.

Dipilihnya digitalisasi di pedesaan, karena jika di kota sudah terjamah dengan baik, sehingga sepatutnya menyasar masyarakat pedesaan guna mengembangkan digitalisasi, meski masyarakat pedesaan sibuk menjaga adat istiadat dan budaya di Bali.

“FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif dan inklusif agar arah kebijakan digital pemerintahan di Indonesia dan Nasional benar-benar mampu menjawab kebutuhan real masyarakat, sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” kata Prof. Tirka Widanti.

Sejatinya, Universitas Ngurah Rai sendiri telah mengambil langkah konkret dalam mendukung pembangunan digitalisasi di pedesaan melalui program Kuliah Aplikatif Terpadu (KAT).

Menurutnya, program ini telah dimulai sejak Juli 2025, yang direncanakan berlangsung hingga Pebruari 2026.

Melalui program KAT, mahasiswa diterjunkan ke desa-desa, seperti di Kabupaten Gianyar, untuk memberikan edukasi sesuai dengan bidang ilmunya.

Dicontohkan, Program Studi Kebijakan Publik bisa memberikan pemahaman tentang arah kebijakan digitalisasi pemerintah.

Program ini dikatakan serupa dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), namun dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis pada integrasi keilmuan serta kebutuhan masyarakat lokal.

“Hal ini pada Universitas Ngurah Rai kedepannya kegiatan semacam ini bisa terus dikembangkan di kabupaten lain sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam era digital,” tambahnya.

Tak hanya memahami teori secara konseptual, Dosen dan Mahasiswa juga diharapkan mampu menginternalisasi dinamika tantangan dan praktek nyata dalam pembentukan kebijakan di tingkat Nasional.

Tak hanya itu, kegiatan FGD ini juga diharapkan menjadi inspirasi generasi muda, khususnya mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana Universitas Ngurah Rai untuk terus berpikir kritis, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Jadi, kami berharap FGD ini tidak hanya menjadi ruang bentukan gagasan, tapi juga mampu melahirkan rekomendasi nyata yang salah diimplementasikan oleh para pemangku kebijakan maupun masyarakat luas,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Ngurah Rai (UNR), Dr. Putu Gede Denny Herlambang, S.T., M.M., bahwa Forum Grup Diskusi (FGD) membahas integrasi antara mata kuliah manajemen dengan praktek pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM di wilayah pedesaan.

Apalagi, kegiatan ini menyoroti pentingnya pembelajaran berbasis praktek yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan era digital.

Dalam Diskusi Nasional juga disampaikan materi perkuliahan, seperti Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keterkaitan erat dengan implementasi nyata di lapangan.

Dalam Manajemen SDM, lanjutnya mahasiswa mempelajari evolusi Manajemen SDM dimulai dari masa lalu hingga era digital saat ini.

“Hal ini tentu relevan dengan upaya membekali mahasiswa menghadapi tantangan nyata dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk di sektor UMKM,” urainya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan, bahwa implementasi program-program pendidikan juga diarahkan hingga ke tingkat pedesaan.

Melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen turut mendampingi pelaku UMKM untuk memaksimalkan potensi mereka, termasuk dalam hal pemasaran produk.

“Promosi melalui media sosial, radio hingga strategi pemasaran lainnya menjadi bagian dari materi pembelajaran yang diterapkan langsung ke lapangan. Ini adalah wujud nyata dari sinergi antara pendidikan dan praktek,” sebutnya.

Program ini juga sejalan dengan arahan pimpinan Universitas Ngurah Rai (UNR), dalam mendorong kontribusi aktif Perguruan Tinggi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pengalaman praktis yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu Narasumber Revitriyoso Husodo, yang juga Ketua Umum Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera menyebutkan bahwa FGD ini merupakan kerjasama beberapa pihak, diantaranya terdapat pihak Headway, kelompok masyarakat sipil serta kampus Universitas Ngurah Rai.

Menurut Husodo, saat itu dibahas isu digitalisasi di segala bidang, terutama sistem penilaian, yang awalnya berupa test bahasa, kemudian berkembang ke segala hal.

“Itu yang coba kita sosialisasikan, kemudian menjadi isu yang besar, lalu pemerintah akan mengambil langkah-langkah konkret dalam hal digitalisasi. Kita dorong pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta,” kata Husodo.

Patut diketahui, bahwa peserta FGD diikuti oleh sejumlah Dosen SI Universitas Ngurah Rai meliputi Tri Hayatining Pamungkas, ST., MT. IPM., Gede Gandhi Sillantara, S.T, MArs., Gokorda Istri Agung Vera Nindia Putri, SF, MM., Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan, Boomn., MintBUS, CMA., Wayan Meryawan, SE, MM., I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, SH, MH., I Gede Mahatma Yogi Swara Winata, S.H., MH., Nyoman Suargita, S.Sos, MAP., Sri Sulandari, MA.P., dan Komang Sarining, SF, MAP.

Turut hadir, Dosen S2 Universitas Ngurah Rai diantaranya Dr. Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, SH., MH., Dr. Cokorda istri Dian Laksmi Dewi, SH, MH., Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, S.E., M.M., Dr. Nyoman Ayu Dwika Amrita, SE, MSI., Dr. I Made Artayasa, S.Sos, M.AP., Dr. Drs. I Wayan Astawa S.H, MA.P.

Hadir pula, sejumlah mahasiswa Universitas Ngurah Rai, yaitu Wahyu Ana Muliasari, Ni Kadek Ariati, Galuh Clara Natasya Putri Buchory dan Putu Denny Artina Mahendra. (ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button