Anggota Komisi III DPRD Bangli Turun Langsung ke Jaringan Irigasi Subak
Jbm.co.id-BANGLI | Petani mengeluhkan jaringan irigasi yang sudah lama ambruk tak kunjung dapat penanganan serius.
Hal tersebut disuarakan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangli Made Sudiasa atas keresahan petani, yang telah lama tidak bisa mengolah lahan pertanian berupa penanaman padi.
Bahkan, ada subak tidak dapat bertanam padi lebih dari lima tahun. Lahan tersebut berubah menjadi tegalan, bahkan ditanami tanaman tahunan seperti durian dan lainnya.
Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Made Sudiasa, usai turun ke jaringan irigasi subak-subak di Kecamatan Tembuku, Sabtu, 9 Agustus 2025 mengungkapkan banyak sekali jaringan irigasi subak di kecamatan tersebut rusak, bahkan rusak berat, yang kerusakan sudah bertahun-tahun.
“Kerusakan saluran tersier di Subak Bangkiang Sidem, Tembuku sudah lama sekali, sudah lebih dari lima tahun petani ga bisa tanam padi. Kini lahannya ditanami durian dan sejenis,” kesalnya.
Hal ini dinilai menjadi ancaman bagi upaya meningkatkan produksi beras bagi Kabupaten Bangli, sekaligus ancaman dalam upaya mengejawantahkan program ketahanan pangan dari Pemerintah Pusat.
Lanjut Sudiasa, program ketahanan pangan tidak linier dengan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung utamanya.
Mengenai tanda-tanda perbaikan jaringan irigasi dari Pemkab Bangli, Sudiasa mengatakan khusus untuk Subak Umaselat, Desa Undisan, Tembuku ini bakal dikerjakan pada tahun 2025 ini. Hal itu diketahui atas jawaban dari Dinas PUPR Bangli yang senantiasa diajak turun melihat kondisi rusaknya jaringan irigasi.
Dikatakan, bahwa kerusakan jaringan tersier di Subak Batuaji, Desa Jehem sudah mencapai 70 persen dan kerusakan saluran primer sekitar 30 persen, sehingga air sangat kecil sampai ke areal subak.
Kerusakan parah juga terjadi di Subak Bangkiang Sidem. Bahkan sudah lebih dari lima tahun kerusakannya tak diperbaiki.
Diharapkan, pada tahun 2026 Pemkab Bangli dapat memprioritaskan anggaran ke sektor tersebut, untuk terjaganya produksi beras.
Sudiasa tidak menjawab alasan Pemkab Bangli tidak memberi perioritas anggaran untuk perbaikan infrastruktur dimaksud. Dia hanya mewanti-wanti, agar ke depan sektor ini lebih mendapatkan perioritas anggaran perbaikan.
Kalau tidak, dikhawatirkan kerusakan jaringan irigasi semakin parah dan justru semakin tinggi biaya perbaikan yang dibutuhkan.
Sudiasa juga mengatakan banyak subak yang belum memiliki saluran permanen, hal ini menjadi biang kerok banyak air bocor, sehingga air mengecil sampai di hilir.
Selain itu, juga banyak saluran yang sudah permanen rusak akibat gangguan kepiting.
Untuk itu, dia berharap kedepan pembangunan saluran dari beton benar-benar mempertimbangkan kualitas, agar tak kalah oleh kepiting.
Dia juga melihat adanya program Dinas PUPR dan Dinas Pertanian yang tidak nyambung. Ada sebagian jaringan irigasi menjadi kewenangan Dinas PUPR dan sebagian menjadi kewenangan Dinas Pertanian. Hal tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan irigasi.
“Ketika jaringan dari Dinas PUPR sudah bagus, tapi jaringan dari Dinas Pertanian rusak, sama artinya air tak bisa mengalir. Demikian sebaliknya,” terangnya.
Dia berharap urusan jaringan irigasi, semua infrastrukturnya menjadi kewenangan Dinas PUPR, karena PUPR yang mumpuni di bidang itu.
“Saluran primer jadi kewenangan Dinas PUPR, sedangkan saluran tersier menjadi kewenangan Dinas Pertanian ini kan menjadi rancu,” pungkasnya. (S Kt Rcn).
