BaliBeritaDaerahDenpasarPemerintahan

Ni Luh Djelantik Hubungi Menteri PPPA Percepat Harmonisasi Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Bali

Jbm.co.id-DENPASAR | Anggota DPD RI Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik turun langsung mendorong percepatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Bahkan, Ni Luh Djelantik menghubungi langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, serta Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, untuk mempercepat penyelesaian regulasi tersebut.

Langkah tersebut terwujud, saat Kantor DPD RI Provinsi Bali memfasilitasi pelaksanaan Dialog Daerah Anggota DPD RI Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, Senin (16/11/2026).

Foto: Kantor DPD RI Provinsi Bali memfasilitasi pelaksanaan Dialog Daerah Anggota DPD RI Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan DPRD Bali, Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, serta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Komunikasi langsung dengan jajaran Kementerian PPPA menjadi langkah strategis mengingat Ranperda tersebut masih dalam proses harmonisasi di tingkat kementerian.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berharap tahapan tersebut segera tuntas sehingga regulasi yang mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat ditetapkan pada 2026.

“Untuk mempercepat semua proses yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, kami secara langsung tadi sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dengan Ibu Wakil Menteri. Segera akan dapat kita terima hasil yang diharapkan oleh Provinsi Bali,” kata Ni Luh Djelantik.

Dialog Daerah tersebut sekaligus menjadi forum untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi perkembangan pembahasan, serta menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembentukan regulasi.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana menjelaskan fasilitasi dialog merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI, khususnya dalam pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah.

Menurutnya, Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu regulasi yang membutuhkan perhatian serius karena masih menghadapi kendala dalam proses harmonisasi di kementerian.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong penyelesaian proses tersebut.

“Besar harapan kami agar kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara DPD RI, DPRD, Pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Bali,” kata Putu Rio.

Dari perspektif akademis, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Ni Luh Gede Astariyani menegaskan pembentukan Ranperda tersebut memiliki urgensi dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui landasan hukum yang jelas dan memadai.

“Memperhatikan perempuan dan anak, kemudian melakukan perlindungan dan pemberdayaan, tentunya menjadi suatu kewajiban kita bersama sebagai warga yang ada di Bali,” kata Astariyani.

Ia memaparkan, Ranperda tersebut telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan internal DPRD, hingga proses harmonisasi. Saat ini, pembahasannya masih berada pada tahap fasilitasi di Kementerian PPPA.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Ni Nyoman Cahayawati menyampaikan Ranperda tersebut disusun bersama DPRD Bali dan masih berproses di kementerian terkait.

Ia berharap hasil konsultasi yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kami harapkan percepatan harmonisasi Ranperda ini tidak hanya menyelesaikan proses legislasi, tetapi juga menghadirkan payung hukum yang lebih kuat dalam menjamin pemenuhan hak, pemberdayaan, serta perlindungan perempuan dan anak di Bali,” pungkasnya.

Dengan dukungan DPD RI, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan kementerian terkait, regulasi tersebut diharapkan segera rampung dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button