Komisi I DPRD Bali Sasar Dermaga Beton Villa Baba Sunset dan Rumah Made Jayadi Diduga Langgar Sempadan Pantai Sentil Investor soal Abrasi

Jbm.co.id-BULELENG | Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi dugaan pelanggaran sempadan pantai, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dua bangunan di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (13/11/2026).

Temuan tersebut memicu sorotan atas kepatuhan pembangunan di kawasan pesisir, sekaligus membuka kembali persoalan tanggung jawab investor terhadap kerusakan lingkungan, khususnya abrasi pantai yang selama ini membebani anggaran pemerintah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan investasi di Bali tidak boleh berjalan dengan mengabaikan aturan tata ruang maupun kelestarian lingkungan.

Menurut Made Supartha, pembangunan yang terlalu dekat dengan laut berpotensi memperbesar persoalan abrasi. Ironisnya, ketika kerusakan pantai terjadi, pemerintah justru kembali harus mengalokasikan anggaran untuk membangun tanggul dan menangani infrastruktur pesisir.

“Kalau ada kegiatan-kegiatan besar, investor juga seharusnya memiliki kewajiban membantu penanganan lingkungan. Jangan sampai ketika terjadi abrasi, pemerintah lagi yang harus mengeluarkan biaya untuk membangun tanggul. Sekarang pemerintah yang menanggung biaya akibat abrasi tersebut,” tegas Made Supartha yang juga Ketua Pansus TRAP DPRD Bali.

Made Supartha mengingatkan, ancaman abrasi tidak hanya terjadi di Buleleng, tetapi juga ditemukan di sejumlah kawasan pesisir Bali, termasuk Karangasem dan Badung.

Oleh karena itu, Made Supartha meminta pembangunan di kawasan pantai mendapatkan pengawasan serius. Regulasi mengenai tata ruang, sempadan pantai, pulau-pulau kecil, dan perlindungan masyarakat pesisir harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar menjadi formalitas administratif.

Dua Bangunan Jadi Sasaran Sidak

Sidak Komisi I DPRD Bali menyasar rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah, Desa Temukus, Kabupaten Buleleng.

Kedua bangunan tersebut menjadi perhatian serius, setelah ditemukan indikasi bagian konstruksi yang menjorok ke arah laut dan diduga melampaui ketentuan ruang sempadan pantai.

Di lokasi rumah pribadi Made Jayadi, anggota dewan mencermati bagian bangunan yang dinilai melewati batas area kepemilikan. Berdasarkan komunikasi dengan pihak pengelola, pemilik disebut mengakui terdapat bagian bangunan yang melebihi batas hak yang dimiliki.

Sementara di Villa Baba Sunset, sorotan tertuju pada keberadaan dermaga permanen berbahan beton yang diduga mengambil ruang sempadan pantai dan berpotensi mengganggu akses masyarakat pesisir, terutama nelayan yang membutuhkan ruang untuk menambatkan perahu.

Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa mengatakan sidak tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sempadan pantai.

“Kami mendapatkan fakta di lapangan bahwa pemilik mengakui bangunan tersebut melebihi hak yang dimiliki dan menjorok ke laut. Ini menjadi perhatian kami karena dikhawatirkan menjadi contoh bagi yang lain,” kata Harja Astawa.

Perizinan dan Batas Sempadan Akan Ditelusuri

Harja Astawa menegaskan, dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan fisik bangunan. Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian tata ruang, batas kepemilikan lahan, serta seluruh dokumen perizinan.

Untuk rumah pribadi Made Jayadi, administrasi menuju penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut masih berproses.

Sedangkan, dokumen perizinan Villa Baba Sunset belum dapat diperiksa secara menyeluruh, karena belum terdapat kepastian mengenai kelengkapan dokumen dari pihak terkait.

Komisi I DPRD Bali juga akan menelusuri kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan dokumen perizinan lainnya.

Kepastian mengenai batas dan luas dugaan pelanggaran masih membutuhkan pengukuran serta penataan batas oleh instansi teknis berwenang.

Sebelum sidak, Komisi I DPRD Bali telah berkoordinasi dengan aparat desa, desa adat, dan Satpol PP. Selanjutnya, OPD teknis diminta melengkapi data serta dokumen untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Made Supartha: Tidak Tolak Investor, tetapi Jangan Langgar Aturan

Ditengah sorotan atas dugaan pelanggaran sempadan pantai, Made Supartha menegaskan DPRD Bali tidak pernah menutup pintu bagi investasi di Pulau Dewata.

Namun, investasi harus berjalan seiring kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat lokal.

“Kami tidak menolak investor. Silakan berinvestasi di Bali, tetapi harus tertib dan mengikuti aturan hukum. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru melanggar ketentuan tata ruang dan merugikan masyarakat,” kata Made Supartha.

Made Supartha juga mengingatkan agar pengawasan atas pembangunan tidak terpengaruh kepentingan maupun hubungan khusus dengan pihak tertentu.

“Jangan sampai ada kegiatan yang melanggar, tetapi dibiarkan karena ada hubungan-hubungan khusus. Itu tidak boleh. Kita melakukan pengawasan untuk menjaga ekologi, menjaga alam Bali, menjaga wilayah Bali, dan menjaga masyarakat Bali,” tandasnya.

Hasil pendalaman OPD teknis, termasuk pengukuran sempadan pantai, pemeriksaan perizinan, dan verifikasi pemanfaatan ruang, akan menjadi dasar pembahasan RDP Komisi I DPRD Bali.

“Kami tegaskan kawasan pantai bukan semata ruang ekonomi dan investasi. Pantai juga merupakan ruang ekologis serta sumber kehidupan masyarakat yang harus dilindungi dari pembangunan yang tidak terkendali,” tutupnya.

Editor: Putu Wiguna