Rapat Paripurna DPRD Badung Bahas Jawaban Pemerintah atas PU Fraksi-Fraksi Soal 4 Raperda
Jbm.co.id-BADUNG | DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026).
Rapat Paripurna DPRD Badung membahas penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terkait empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang penyertaan modal daerah pada PT. Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Pada saat itu, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Badung.
Dari eksekutif, turut hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, perwakilan Forkopimda Badung, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, Camat dan Kades/Lurah se-Badung. Hadir pula, para tenaga ahli dan fraksi DPRD Badung serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menegaskan semua usulan, saran dan masukan dari masing-masing fraksi sudah sangat jelas dijawab oleh Bupati Badung.
Apalagi, dasar aturan di dewan, Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung memiliki peraturan tata tertib Nomor 1 Tahun 2024, pada Pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa ketika dewan sebelum menyetujui dan mengambil keputusan tentang Raperda yang diberikan oleh Bupati Badung beserta jajarannya, maka terlebih dahulu harus melakukan pembahasan-pembahasan yang mendalam, termasuk juga memberikan usul, saran, pertimbangan, dan mungkin kritik secara konstruktif untuk semua usulan yang disampaikan oleh Bupati Badung tersebut.
“Nah, demikian juga diatur juga ketika dewan sudah menyatakan, itu merangkum dalam pandangan umumnya, usul, saran, dan pertimbangan termasuk kritiknya. Jadi, kewajiban Bapak Bupati untuk memberikan jawaban atas usul, saran, termasuk juga kritikan konstruktif dari dewan tersebut,” kata Anom Gumanti.
Oleh karena itu, Anom Gumanti mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung dalam memberikan Jawaban Pemerintah (Japem) atas semua usul, saran dan pertimbangan dewan.
Selanjutnya, tentu nanti DPRD Badung akan melaksanakan mekanisme-mekanisme berikutnya, sepert Rapat Banggar dengan TAPD. Setelah itu, barulah akan ada penetapan dan persetujuan dewan tentang RAPBD menjadi APBD.
Demikian pula tentang hal lain-lainnya, seperti ada Ranperda Kependudukan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, tentu nanti akan kembali kepada rohnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
“Nah, sudah negara yang mengatur. Jadi supaya tidak ada konflik atau tumpang tindih antara peraturan itu, maka otomatis peraturan yang berada di bawahnya akan dicabut,” kata Anom Gumanti.
Selain itu, Anom Gumanti juga menyebutkan Raperda lainnya terkait penyertaan modal. Ia berharap mudah-mudahan penyertaan modal mampu menyelesaikan masalah air di wilayah Badung Selatan.
Anom Gumanti juga mengungkapkan kebutuhan air di Badung Selatan saat ini diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kemampuan pasokan baru sekitar 800 liter per detik. Artinya, terdapat kesenjangan pasokan sekitar 1.200 liter per detik yang membutuhkan penanganan serius. Demikian pula, belum lagi berbicara sekarang Bupati Badung fokus di bidang infrastruktur pembangunan jalan.
Oleh karena itu, DPRD Badung akan juga mengundang jajaran direksi PDAM untuk berbicara kebutuhan air kedepan.
“Karena ini kan kita baru berbicara 2.000 liter per detik. Nanti setelah dibangun jalan, itu kan pasti ada pembangunan yang lebih besar, juga membutuhkan salah satunya air. Nah, ini belum sampai kesana pembahasan kita, nantilah kita akan komunikasikan dengan PDAM, nanti kita akan melakukan kajian-kajian, dan yang paling penting adalah membahas secara mendalam hal itu, kira-kira sejauh mana nanti perkembangan setelah adanya jalan di selatan ini,” kata Anom Gumanti.
Terkait proyeksi dan penambahan pembangunan jalan baru, Anom Gumanti menjelaskan hal tersebut masih tahap satu pembebasan. Untuk itu, sebelum semua badan jalan dibangun, pihaknya belum dapat menyampaikan data itu, karena secara jujur, DPRD Badung berupaya mendapatkan respons dari masyarakat.
Kemudian, yang kedua, nanti masalah pembangunan tentunya harus ada izin. Setelah itu, barulah pihak DPRD Badung mendapat data.
Anom Gumanti juga menilai pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di kawasan Kuta menjadi salah satu opsi strategis untuk mengatasi keterbatasan pasokan air.
“Itu kita bicara 2.000 liter per detik. Kebutuhan kita jauh daripada itu. Maka langkah yang harus berani melakukan langkah SWRO ini. Ya, kalau itu di Kuta, silakan saja. Satu kan Feasibility Study-nya harus jelas,” kata Anom Gumanti.
Tak hanya itu, Anom Gumanti juga menyoroti kondisi estuari yang saat ini semakin tidak mampu menampung kebutuhan air, terutama saat musim kemarau ketika debit air terus menyusut.
Disisi lain, penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk mendukung pengambilan air sungai sebagai tambahan pasokan bagi Badung Selatan.
Meski demikian, Anom Gumanti menegaskan pembangunan SWRO harus berdasarkan pada kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS) yang matang, termasuk analisis dampak lingkungan dan sosial.
“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, tidak berdampak kepada sosial, sementara itu bisa berfungsi untuk mengatasi kekurangan air, wajib didukung,” pungkasnya.
Bahkan, Anom Gumanti membuka peluang pengembangan SWRO di kawasan lain, seperti Sawangan dan Nusa Dua, sepanjang didukung kajian yang jelas dan komprehensif.
“Jadi, kalau memang itu sangat sesuai tidak mengganggu lingkungan dan tidak berdampak sosial, sementara itu berfungsi mengatasi kekurangan air, kenapa tidak didukung? Itu wajib di dukung. Ya, silakan lagi yang lain nanti, mungkin di daerah Sawangan, daerah Nusa Dua, dan lain sebagainya. Tapi, yang jelas dasarnya adalah Feasibility Study-nya jelas,” pungkasnya.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
