Dewa Rai Desak Pertamina Buka Fakta BBM Langka di Bali Diklaim Stok Aman, tapi Fakta Lapangan Kacau Antrean SPBU Mengular

Jbm.co.id-DENPASAR | Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., mendesak Pertamina memberikan klarifikasi terbuka terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali.

Dewa Rai menegaskan, klaim bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman harus dibuktikan dengan fakta di lapangan.

 Pasalnya, masyarakat justru menghadapi antrean panjang, kekosongan stok di sejumlah SPBU, hingga terpaksa mencari BBM ke wilayah lain.

“Faktanya kita lihat fakta dong. Fakta sebagai pendukung apa yang menjadi cerita mereka. Kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti dia yang bohong,” kata Dewa Rai, saat dihubungi di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Politisi asal Buleleng tersebut menilai persoalan BBM di Bali tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan normatif bahwa pasokan masih aman. Pertamina harus menjelaskan secara transparan kondisi stok, kendala distribusi, serta langkah konkret untuk mengatasi gangguan yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, meluasnya keluhan warga menunjukkan persoalan tersebut tidak lagi terbatas pada satu atau dua SPBU. Kondisi ini perlu ditelusuri secara serius, terutama menyangkut efektivitas sistem distribusi dan kesiapan antisipasi terhadap gangguan pasokan.

Dewa Rai mengakui pasokan BBM ke Bali bergantung pada pengiriman dari luar pulau, termasuk Jawa. Gangguan transportasi laut, cuaca buruk, maupun kejadian lain yang menghambat pengiriman berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM di Pulau Dewata.

“BBM kan datang dari pulau lain. Ada Pulau Jawa. Tentu suatu saat ketika ada musibah, baik kapal maupun apa pun itu, kita bisa terdampak juga,” kata Dewa Rai yang juga Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali.

Namun, Dewa Rai menilai risiko tersebut semestinya telah diperhitungkan dalam perencanaan distribusi. Pertamina tidak cukup hanya memaparkan kemungkinan penyebab keterlambatan pasokan, tetapi juga harus menjelaskan langkah antisipasi yang telah disiapkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Desak Manajemen Pertamina Bertanggung Jawab

Dewa Rai secara khusus menyoroti tanggung jawab jajaran Pertamina yang menangani distribusi BBM di Bali. Ketika gangguan terjadi secara meluas, evaluasi terhadap kinerja manajemen regional dan efektivitas distribusi dinilai penting dilakukan.

“Di Pertamina Bali kan ada jajaran yang menangani wilayah ini. Ya, itu harus bertanggung jawab. Berikan klarifikasi kepada masyarakat agar masyarakat paham yang sebenarnya, karena mereka tidak tahu,” tegasnya.

Dewa Rai menekankan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi pasokan BBM. Apabila memang terdapat hambatan distribusi, Pertamina harus menjelaskan kendala tersebut secara jujur sekaligus menyampaikan solusi yang sedang dijalankan.

Sebaliknya, jika pasokan diklaim aman, pernyataan tersebut harus didukung data yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Menurut Dewa Rai, indikator pemulihan tidak cukup berupa janji bahwa distribusi akan segera normal. Masyarakat perlu melihat ketersediaan BBM kembali memadai dan antrean kendaraan di SPBU berangsur terurai.

Antrean BBM Berpotensi Ganggu Pariwisata

Lebih jauh, Dewa Rai mengingatkan kelangkaan BBM berpotensi mengganggu sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat Bali.

Sebagai daerah yang bergantung pada mobilitas wisatawan, pekerja, pelaku usaha, dan distribusi barang, Bali membutuhkan ketersediaan BBM yang stabil. Antrean panjang di SPBU dapat menghambat perjalanan pekerja, mengganggu operasional usaha, hingga memengaruhi ketepatan waktu layanan transportasi wisata.

Pekerja pariwisata, misalnya, berisiko terlambat tiba di tempat kerja karena waktu perjalanan tersita untuk mengantre BBM. Kondisi serupa juga dapat berdampak atas pelaku usaha transportasi yang harus memenuhi jadwal penjemputan dan pengantaran wisatawan.

“Pariwisata bisa ikut terdampak, termasuk para pekerja. Mereka harus berangkat kerja, tetapi di jalan menghadapi antrean BBM. Sementara tamu menuntut pelayanan tepat waktu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dewa Rai meminta persoalan BBM dipandang sebagai masalah regional yang membutuhkan penanganan serius, terkoordinasi, dan terukur. Jika berlarut-larut, gangguan tersebut bukan hanya menghambat produktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

DPRD Bali Buka Opsi Tindak Lanjut

Dewa Rai menegaskan, aspirasi masyarakat mengenai kelangkaan BBM perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPRD Bali sesuai kewenangan dan bidang yang menangani persoalan tersebut.

Jika klarifikasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dan tidak disertai langkah perbaikan yang memadai, DPRD dapat mempertimbangkan penyampaian persoalan tersebut kepada kementerian terkait melalui mekanisme resmi.

“Kalau tidak mau mundur, lembaga bisa mengirim surat ke kementerian. Ini harus dilihat berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujarnya.

Dewa Rai menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pengelolaan distribusi BBM berjalan baik dan kepentingan masyarakat terlindungi.

Dewa Rai juga menyinggung informasi mengenai koordinasi Gubernur Bali dengan pihak Pertamina untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut. Ia berharap koordinasi itu segera menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Menurutnya, terdapat harapan kondisi distribusi dan antrean berangsur normal dalam satu hingga dua hari setelah koordinasi dilakukan.

Meski demikian, harapan tersebut harus dibuktikan melalui ketersediaan BBM dan situasi di SPBU.

“Mudah-mudahan besok. Kita buktikan saja besok,” ujarnya.

Dewa Rai berharap Pertamina segera menyampaikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan, kendala distribusi, serta langkah konkret yang ditempuh untuk mengatasi persoalan BBM di Bali. Baginya, masyarakat membutuhkan kepastian nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa situasi masih aman.

Pewarta: Ivan

Editor: Putu Wiguna