KPU Bali Bongkar Partisipasi Pemilih Disabilitas Masih Rendah Dibalik Skor IDI Bali 88,73
Jbm.co.id-DENPASAR | Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Gede John Darmawan menyoroti perlunya evaluasi atas sejumlah indikator dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) agar lebih mencerminkan kondisi demokrasi yang terjadi di lapangan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, saat mengikuti Sosialisasi Piloting Project Pengukuran IDI Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali sekaligus Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman IDI Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (24/9/2026).
Dalam forum tersebut, John Darmawan memberikan masukan terhadap metodologi dan indikator yang digunakan dalam pengukuran IDI, khususnya terkait kesetaraan gender serta hak memilih dan dipilih bagi seluruh kelompok masyarakat.
Menurutnya, capaian kuantitatif dalam indikator kesetaraan gender belum sepenuhnya menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam proses kaderisasi politik, khususnya bagi perempuan.
Terkait Indikator 8 mengenai Kesetaraan Gender yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan mencatat skor maksimal 100,00 persen, John mengatakan masih terdapat persoalan di tingkat praktik.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kader perempuan yang benar-benar siap dan memiliki minat politik masih sangat minim akibat kendala budaya patriarki. Dari 100 caleg yang didaftarkan, sering kali hanya sedikit yang memiliki kesungguhan politis, sementara sisanya dimasukkan oleh partai semata-mata demi memenuhi kewajiban administratif kuota 30 persen perempuan. Fakta kualitatif ini harus berani dibuka dan dijadikan bahan evaluasi,” kata John Darmawan.
Selain kesetaraan gender, John menyoroti indikator hak memilih dan dipilih. Ia menilai ketersediaan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi penyandang disabilitas belum cukup untuk menggambarkan tingkat partisipasi kelompok tersebut dalam pemilu.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, Indikator 5 mengenai Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih bagi Seluruh Kelompok Masyarakat memperoleh skor 91,35 persen. Indikator tersebut antara lain diukur berdasarkan ketersediaan fasilitas TPS bagi penyandang disabilitas serta laporan kasus pelanggaran pemilu.
Namun, John Darmawan mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Bali masih rendah. Dari lebih dari 20.000 pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT hasil coklit KPU, tingkat partisipasinya disebut baru mencapai 20,1 persen.
“Meskipun partisipasi pemilih umum di Bali masuk 10 besar nasional sebesar 83,3 persen, angka partisipasi disabilitas sebesar 20,1 persen ini merupakan PR besar bersama. Kami menyarankan agar BPS tidak hanya mengambil indikator prosedural dari Bawaslu, tetapi juga mengintegrasikan data riil partisipasi pemilih dan surat suara rusak langsung dari KPU. Tujuannya agar IDI disusun berdasarkan kenyataan lapangan untuk perbaikan bersama, bukan sekadar mengejar peringkat angka semata,” tegasnya.
Masukan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang juga membahas hasil pengukuran IDI Provinsi Bali 2025.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Medha Wardhany, memaparkan Bali meraih skor 88,73 dan masuk kategori “Tinggi”, sekaligus menempati peringkat kedua secara nasional.
Capaian IDI Bali menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 75,35 pada 2021 menjadi 83,31 pada 2022, 85,13 pada 2023, 88,34 pada 2024, dan 88,73 pada 2025.
Medha Wardhany menyambut positif masukan KPU Bali mengenai data partisipasi pemilih disabilitas dan proses penjaringan kader perempuan.
Menurutnya, data serta temuan lapangan tersebut relevan untuk memperkaya interpretasi hasil pengukuran IDI.
Masukan tersebut selanjutnya akan dibawa ke forum rekonsiliasi IDI tingkat nasional bersama BPS Pusat sebagai bahan penyempurnaan metodologi indikator IDI pada periode mendatang.
Bali bersama Jawa Barat juga ditunjuk sebagai lokasi piloting project penghitungan IDI tingkat kabupaten/kota.
Pilot project tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi demokrasi daerah yang lebih spesifik, akurat, dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
KPU Provinsi Bali menegaskan akan terus bersinergi dengan BPS, Kesbangpol, Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan data kepemiluan yang transparan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan demokrasi yang inklusif, adil dan berintegritas.
Reporter: Ace Wiguna
Redaktur: Putu Wiguna
