Jbm.co.id-BADUNG | Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Sugita Putra (WSP) mendorong pembahasan Rancangan APBD Badung untuk Tahun Anggaran 2027 dilakukan lebih awal.
WSP mengusulkan Rapat Badan Anggaran (Banggar) dapat digelar minimal satu bulan sebelum tahapan pembahasan dimulai.
Usulan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Sugita Putra (WSP), saat Rapat Kerja (Raker) Banggar DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut WSP, waktu pembahasan yang lebih awal akan memberikan ruang lebih luas bagi anggota Banggar untuk menyampaikan saran, masukan serta berbagai kebutuhan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Ini merupakan pandangan dan saran saya sekaligus, agar secara fungsi kita di Dewan dapat berjalan sesuai tupoksi kita. Bapak-Ibu yang berada di eksekutif tentunya merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Sehingga, perubahan dan pembahasan anggaran, walaupun dalam kondisi apapun, harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebelum kita masuk pada pembahasan bersama Dewan,” kata WSP.
Dorong Pendapatan Daerah Tidak Stagnan
Selain membahas mekanisme penganggaran, WSP menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia menilai pendapatan asli daerah (PAD) Badung harus terus tumbuh dan tidak mengalami stagnasi.
Salah satu sektor yang menurutnya masih memiliki peluang untuk dioptimalkan adalah pendapatan dari parkir. Mobilitas masyarakat dan wisatawan yang semakin tinggi dinilai menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat PAD.
“Saya kira pendapatan dari parkir ini bisa kita tingkatkan. Kenapa? Karena Badung, dari Badung Tengah sampai Badung Selatan, saat ini luar biasa ramainya. Apalagi nanti akan dibuka jalur lingkar barat. Ini perlu dipikirkan secara matang dan cermat,” kata WSP.
WSP mengatakan peningkatan penerimaan sektor parkir dapat memberikan tambahan terhadap APBD sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
WSP juga mengingatkan bahwa pada periode pertama masa jabatannya, DPRD Badung pernah membahas pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait parkir.
Menurutnya, regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan parkir dapat kembali dikaji untuk melihat peluang evaluasi maupun pengembangan kebijakan.
Termasuk, kata WSP, kemungkinan pengelolaan sektor parkir melalui badan usaha milik daerah (BUMD) perlu dikaji secara lebih mendalam.
Pasalnya, perkembangan aktivitas masyarakat di Kabupaten Badung berlangsung sangat pesat, baik dari sisi penduduk, pendatang maupun wisatawan.
“Kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya, pendatangnya, maupun wisatawannya, semuanya menunjukkan perkembangan yang luar biasa,” terangnya.
Distribusi Air Badung Selatan Jadi Perhatian
Selain pendapatan daerah, WSP turut menyoroti persoalan distribusi air di wilayah Badung Selatan.
WSP mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan air bersih di kawasan tersebut.
WSP berharap persoalan distribusi air yang masih tersendat dapat dituntaskan sehingga pada 2027 masyarakat di Badung Selatan bisa mendapatkan layanan air yang lebih stabil.
WSP menilai gangguan distribusi dalam waktu singkat masih dapat dimaklumi apabila disebabkan faktor teknis seperti kerusakan mesin atau kesalahan manusia.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi persoalan yang berlangsung terus-menerus dan perlu diantisipasi oleh jajaran pemerintah daerah.
WSP berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Badung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memperkuat langkah antisipasi dan memastikan pelayanan air berjalan optimal.
“Mudah-mudahan Badung yang sangat kita banggakan dan cintai bersama bisa ke depan jauh lebih sejahtera masyarakatnya. Kita semua yang mengabdi untuk rakyat ini betul-betul bisa bekerja lebih maksimal dan lebih keras,” pungkasnya. (ace).
