Pacitan,JBM.co.id-Pengenaan penggunaan barcode MyPertamina bagi kendaraan roda empat untuk pembelian Pertalite di Kabupaten Pacitan mulai menuai keluhan dari masyarakat. Di tengah tingginya harga bahan bakar minyak (BBM), warga kini juga dihadapkan pada persoalan teknis aplikasi yang dinilai menyulitkan saat hendak mengisi BBM bersubsidi.
Sejumlah pemilik kendaraan mengaku mengalami kendala pada barcode MyPertamina mereka. Bahkan, ada yang menduga barcode miliknya telah disalahgunakan oleh pihak lain.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, dirinya mendapati kuota pembelian BBM telah berkurang, padahal belum pernah melakukan pengisian.
“Saya belum isi BBM, tapi ketika saya cek di aplikasi ternyata kuota saya sudah terpakai. Nominalnya juga ganjil. Biasanya saya isi Rp200 ribu atau Rp300 ribu, tapi yang tercatat justru sekitar Rp299 ribu. Saya curiga barcode saya dibobol,” ujarnya.
Tak hanya dugaan penyalahgunaan barcode, persoalan lain juga dialami pemilik kendaraan yang mendapati barcode MyPertamina miliknya tiba-tiba terblokir.
Padahal, kendaraan yang didaftarkan merupakan kendaraan roda empat dan sebelumnya tidak pernah mengalami kendala saat digunakan untuk membeli Pertalite.
Menurut pengakuan sumber lain, saat menghubungi layanan pelanggan MyPertamina, dirinya diarahkan untuk mengurus persoalan tersebut ke kantor Samsat sesuai wilayah nomor polisi kendaraan.
“Yang muncul justru notifikasi bahwa MyPertamina hanya digunakan untuk kendaraan roda empat. Padahal kendaraan saya memang roda empat dan sebelumnya juga bisa digunakan. Anehnya, saat akan mengurus pembukaan blokir katanya juga ada biaya uang rokok,” keluhnya.
Keluhan-keluhan tersebut memunculkan keresahan di kalangan masyarakat. Mereka berharap ada kemudahan layanan sekaligus jaminan keamanan sistem agar barcode tidak mudah disalahgunakan dan proses administrasi tidak berbelit.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, Acep Suherman, menegaskan bahwa pengelolaan aplikasi MyPertamina sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak memiliki kewenangan langsung terhadap sistem maupun pengelolaan aplikasi tersebut. Meski demikian, pihaknya siap memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pertamina.
“Secepatnya akan kita sampaikan ke Pertamina terkait keluhan yang dirasakan masyarakat,” tegas Acep.
Masyarakat pun berharap berbagai persoalan yang muncul dalam penggunaan MyPertamina segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Pasalnya, sistem yang sejatinya dibuat untuk menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran diharapkan tidak justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang berhak memperoleh layanan tersebut.(Red/yun).
