KEK Jasa Keuangan di Bali Dinilai Potensial, Prof. Raka Suardana Ingatkan Pentingnya Jaga Budaya dan Lingkungan

Jbm.co.id-DENPASAR |  Wacana pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor jasa keuangan dinilai memiliki peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, pembangunan tersebut harus tetap menjaga keseimbangan budaya, lingkungan dan identitas Bali sebagai Pulau Dewata.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar,Prof. Dr. IB Raka Suardana, SE., MM., menilai Bali memiliki modal kuat untuk berkembang menjadi pusat layanan keuangan, teknologi digital, manajemen investasi, hingga industri ekonomi kreatif modern.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menjadikan Bali sebagai kawasan strategis nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang mampu menarik investasi global dan memperkuat daya saing Indonesia.

“Pulau Bali saat ini tengah dipersiapkan pemerintah sebagai salah satu kawasan strategis nasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor jasa keuangan,” tulisnya.

Prof. Raka Suardana menjelaskan, keberadaan pusat keuangan internasional di Bali diyakini mampu meningkatkan arus investasi, membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendongkrak pendapatan daerah.

Selain dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, nama Bali dinilai memiliki daya tarik internasional yang sangat kuat. Bahkan, menurutnya, Bali sering lebih dikenal dibanding Indonesia di mata wisatawan mancanegara sehingga menjadi keuntungan strategis untuk menarik perusahaan global menjadikan Bali sebagai basis bisnis di kawasan Asia.

Meski demikian, Prof. Raka Suardana mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi di Bali tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Bali memiliki kekuatan utama pada budaya, adat, dan spiritualitas masyarakat yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial.

“Kehidupan masyarakat Bali tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai keseimbangan dalam filosofi Tri Hita Karana, yaitu harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam,” jelasnya.

Prof. Raka Suardana menilai pembangunan yang terlalu berorientasi pada modal dan keuntungan ekonomi berisiko menggeser keseimbangan tersebut. Kondisi itu mulai terlihat dari meningkatnya harga tanah di kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, dan Uluwatu akibat derasnya investasi properti.

Alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi vila, hotel, restoran, hingga pusat hiburan juga disebut mulai menimbulkan berbagai persoalan baru. Mulai dari kesulitan generasi muda memiliki rumah, kemacetan, persoalan sampah, berkurangnya air bersih, hingga kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan.

Selain itu, ancaman terhadap budaya Bali juga dinilai semakin nyata. Sistem banjar, desa adat, pura, dan ritual keagamaan disebut bukan sekadar objek wisata, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali sehari-hari.

“Apabila pembangunan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, budaya Bali berpotensi mengalami komersialisasi yang berlebihan dan kehilangan makna sakralnya,” tulisnya.

Karena itu, Prof. Raka Suardana menekankan agar pembangunan pusat keuangan di Bali dilakukan melalui pendekatan berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah diminta memperkuat perlindungan terhadap tanah adat, kawasan suci, lahan pertanian, hutan, serta sumber mata air agar tidak mudah dialihkan untuk kepentingan komersial.

Prof. Raka Suardana juga menyoroti pentingnya keterlibatan desa adat dalam pengawasan investasi dan penataan ruang wilayah. Investor pun diharapkan menghormati norma budaya lokal dan menerapkan konsep pembangunan ramah lingkungan yang berpihak pada masyarakat setempat.

Disisi lain, penguatan pendidikan budaya kepada generasi muda Bali dinilai menjadi langkah penting agar identitas budaya tidak tergerus arus globalisasi.

“Bali seharusnya tidak diarahkan menjadi pusat keuangan yang identik dengan spekulasi dan eksploitasi lahan, melainkan berkembang sebagai pusat ekonomi hijau berbasis budaya, pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, dan investasi berkelanjutan,” pungkasnya. (red).