Jbm.co.id-DENPASAR | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semata-mata bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Gubernur Bali, Wayan Koster menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di tingkat desa dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka-angka pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Gubernur Koster menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali terus mengarahkan program-programnya untuk memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata hingga ke akar rumput.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan daerah. Infrastruktur dinilai sebagai pondasi jangka panjang untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan ekonomi Bali, terutama dalam menghadapi dinamika global serta perubahan sektor pariwisata.
Pemprov Bali menilai keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi kunci utama. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat hari ini, sekaligus menjadi pondasi yang kuat untuk Bali ke depan,” kata Gubernur Koster.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya tercermin dalam capaian makro ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (red).
