Ruang Pejalan Kaki di Bali Dinilai Sempit, Forum Bali Bicara Soroti Trotoar Hingga Mobilitas Berkelanjutan
Jbm.co.id-DENPASAR | Ruang aman bagi pejalan kaki di Bali dinilai masih sangat terbatas. Kondisi trotoar yang terputus, tidak rata hingga beralih fungsi menjadi jalur sepeda motor membuat aktivitas berjalan kaki di berbagai wilayah menjadi penuh tantangan.
Isu ruang aman bagi pejalan kaki di Bali menjadi sorotan dalam Forum Jumpa Ngopi #16 bertajuk Bali Bicara Pejalan Kaki, Jumat, 13 Maret 2026.
Diskusi ini menghadirkan berbagai komunitas, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas kondisi dan masa depan mobilitas pejalan kaki di Bali.
Salah satu partisipan forum menilai hak pejalan kaki selama ini belum mendapat perhatian yang memadai dalam pembangunan infrastruktur jalan.
“Hak dasar seperti aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki selalu dipinggirkan, padahal kami juga pengguna jalan,” kata salah satu partisipan dalam Forum Jumpa Ngopi #16: Bali Bicara Pejalan Kaki, Jumat, 13 Maret 2026.
Forum ini melibatkan sejumlah komunitas seperti Komunitas Pejalan Kaki (Kopeka) Bali, Denpasar Bersepeda, hingga Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Kegiatan ini juga mendapat respons positif dari kalangan akademisi yang ingin membuka ruang dialog dan berbagi wawasan mengenai mobilitas berkelanjutan di Bali.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh WRI Indonesia bersama Pusat-Pusat Studi Universitas Warmadewa atau Warmadewa Research Center.
Forum ini menjadi langkah awal gerakan kolektif yang melibatkan komunitas, akademisi, profesional, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendorong perhatian terhadap hak pejalan kaki.
Dalam diskusi, berbagai persoalan pejalan kaki dibahas secara menyeluruh, mulai dari tren pembangunan infrastruktur global hingga kondisi di Indonesia.
Director Urban Design URBAN+ Ardzuna Sinaga memaparkan praktik baik pembangunan jalur pedestrian di sejumlah kota dunia seperti Bangkok, Hong Kong, dan Seoul, serta tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia seperti Bandung dan Jakarta.
Ia juga menyoroti potensi kawasan di Bali seperti Sanur dan Ubud untuk mengembangkan sistem pedestrian yang lebih terintegrasi.
“Kerangka pedestrian terintegrasi memiliki potensi untuk membuka ruang kreatif, membangun fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan tersembunyi, hingga menjadi panggung kewirausahaan untuk publik,” ujarnya.
Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Co-chair International Advisor Warmadewa Research Centre, I Nyoman Gede Maha Putra, yang membahas dinamika urbanisasi dan pariwisata di Bali serta dampaknya terhadap ruang publik bagi pejalan kaki.
“Ada pandangan neoliberalisme yang terjadi saat kita melihat siapa yang seharusnya menikmati ruang kota di daerah tersebut. Pada saat saya pergi ke Ubud, sempat terlintas di depan saya nenek-nenek dan cucunya yang kesulitan untuk menyebrang dan menuju tempat tujuannya karena sulitnya berjalan dan tidak tersedianya bemo. Yang akhirnya saya berikan tumpangan. Terlihat bahwa pembangunan jalan ini memunculkan ketimpangan sosial, terutama pada masyarakat yang seharusnya menikmati lingkungan tempat tinggal mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Urban & Transport Analyst WRI Indonesia Fairuzia Rahman menyoroti pentingnya pengembangan transportasi tidak bermotor atau Non-motorized Transport (NMT) serta penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Bali.
“Kita perlu merebut kembali ruang pejalan kaki dari dominasi kendaraan pribadi. Melalui perencanaan yang partisipatif, kami harap KRE Sanur sebagai bagian dari Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) menjadi pembuktian konsep rintisan desain berorientasi manusia atau human-centered design,” paparnya.
Melalui diskusi berbasis data, pengalaman empirik, dan refleksi nilai-nilai lokal, forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bersama serta rekomendasi konkret untuk mendorong mobilitas berkelanjutan di Bali. Upaya ini juga dinilai penting untuk mendukung komitmen Bali menuju emisi nol bersih. (red).
