Wagub Giri Prasta Hadiri Entry Meeting LKPD 2025 Perkuat Transparansi Keuangan Daerah
Jbm.co.id-DENPASAR | Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Bima, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis, 12 Pebruari 2026.
Kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota dalam lingkup kerja Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI.
Entry meeting merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Agenda ini bertujuan menyampaikan ruang lingkup serta metodologi pemeriksaan, sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPK RI dan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan kepala daerah di wilayah Ditjen PKN VI dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan entry meeting ini dihadiri 15 gubernur dalam lingkup Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yakni Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Selain itu, hadir pula tujuh Wakil Gubernur, yaitu Wakil Gubernur Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Acara di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga diisi dengan dialog antara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI sebagai bagian dari penguatan koordinasi pemeriksaan keuangan daerah. (red).
