Koster dan Realitas Medsos: Dibully, tapi Popularitas Terus Naik

Jbm.co.id-DENPASAR | Nama Gubernur Bali Wayan Koster nyaris tak pernah lepas dari sorotan media sosial. Setiap kebijakan yang dikeluarkan cepat memicu perdebatan publik, mulai dari potongan video yang beredar luas hingga komentar keras yang memenuhi linimasa.

Namun, dibalik derasnya kritik, muncul paradoks menarik: semakin sering dibully, tingkat pengenalan publik terhadap Koster justru semakin tinggi.

Secara nasional, Koster dikenal sebagai salah satu kepala daerah dengan eksposur kuat. Hal ini tidak hanya karena Bali merupakan destinasi wisata dunia, tetapi juga karena konsistensinya mendorong kebijakan berbasis identitas lokal yang kerap dianggap berani dan tidak populis.

Selama masa kepemimpinannya, berbagai regulasi strategis lahir untuk menjaga arah pembangunan Bali tetap berakar pada budaya. Upaya tersebut mencakup pelestarian aksara dan sastra Bali, penggunaan endek Bali, hingga kewajiban busana adat pada hari tertentu.

Langkah ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberikan landasan hukum khusus bagi pembangunan berbasis budaya, kearifan lokal, serta keberlanjutan lingkungan.

Undang-undang tersebut menegaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, regulasi ini juga memperkuat tata kelola pariwisata, pelestarian desa adat, serta perlindungan ekosistem di Pulau Dewata.

Pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan Koster turut datang dari bidang komunikasi publik.

Pada 2023, Koster dinobatkan sebagai Top Government Public Relations Figure oleh Government Public Relations (GPR) Institute.

Penghargaan ini menilai kemampuannya merespons tantangan era digital sekaligus membuka akses informasi publik secara luas, meskipun kritik di media sosial terus mengalir.

Dua tahun kemudian, pada 2025, Koster kembali menerima Innovation and Public Official Leader Award dalam kategori Sustainable Development Program Policy. Penghargaan tersebut menegaskan perannya dalam merancang kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menjangkau sektor lingkungan, budaya, hingga ekonomi lokal, sebuah arah penting bagi daerah wisata global seperti Bali.

Di level internasional, Koster juga tercatat sebagai satu-satunya gubernur yang diundang menjadi pembicara dalam forum Transformin Transportation di World Bank Group, Washington D.C.

Dalam forum tersebut, Koster memaparkan pendekatan pembangunan transportasi dan tata ruang Bali yang berbasis filosofi lokal serta terintegrasi dengan isu perubahan iklim.

Menariknya, capaian tersebut berjalan beriringan dengan realitas kontras di media sosial. Di dunia maya, kritik dan sindiran kerap muncul tanpa henti. Namun saat berada di ruang publik, respons masyarakat terlihat berbeda.

Dalam berbagai kegiatan, warga kerap menghampiri untuk bersalaman, berfoto, hingga berselfie, mencerminkan jarak antara persepsi digital dan interaksi langsung di lapangan.

Fenomena ini menegaskan bahwa Koster bukan figur netral yang luput dari perdebatan. Ia justru menjadi sosok yang memecah opini publik.

Ditengah banyaknya kepala daerah yang memilih berada di zona aman, Koster tetap berada dalam pusaran percakapan, sering dikritik, sering disorot, tetapi tetap relevan.

Di era demokrasi digital, figur yang terus dibicarakan, bahkan dalam nada negatif, tetap memiliki pengaruh kuat. Hingga kini, riuhnya media sosial belum melemahkan popularitas Wayan Koster. Sebaliknya, ia justru semakin menguat di tengah dinamika tersebut. (red).