Viral!!! Penasihat Hukum Solidaritas Jurnalis Bali Desak Polda Bali Tegakkan Hukum Usut Tuntas Intimidasi Jurnalis
Jbm.co.id-DENPASAR | Mencuatnya ke publik hingga menjadi viral atas kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis Radar Bali, Andre menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk kalangan hukum dan pegiat kebebasan pers.
Salah satunya, Made “Ariel” Suardana, SH., MH., Penasehat Hukum Solidaritas Jurnalis Bali, di Ruang Redaksi Jawa Pos TV Denpasar, Selasa, 8 Juli 2025.
Dalam pernyataannya, “Ariel” menyayangkan peristiwa yang dialami Andre sebagai bentuk nyata dari pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Ariel menilai tindakan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh oknum tertentu, termasuk dugaan keterlibatan seorang oknum polwan, sebagai bentuk intimidasi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral.
“Ada pihak-pihak yang tidak memahami fungsi jurnalis, lalu dengan sengaja melakukan intimidasi, menggagalkan, dan menghalangi tugas jurnalistik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan pers,” kata pemilik Kantor LABHI Bali, Jalan Pulau Buru Nomor 3, Denpasar.
Ariel menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum, khususnya Polda Bali, dalam menjamin perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Ariel juga menyerukan agar penegakan hukum dilakukan secara adil, tanpa pandang bulu, baik terhadap oknum dari institusi Polri maupun pihak eksternal yang terlibat.
“Kasus ini tidak boleh dianggap sepele. Ini bukan hanya soal Radar Bali, ini soal pers sebagai organ penting dalam demokrasi,” cetus Ketua Dewan Kehormatan Peradi SAI Denpasar, sembari menyebutkan Polisi harus bertindak tegas dan adil.
“Jangan sampai ada kesan pelaku kebal hukum karena punya kedekatan atau akses di internal institusi,” tegas lelaki yang memiliki bakat bernyanyi ini.
Advokat muda dan nyentrik yang sedang naik daun ini juga menyinggung bahwa kejadian serupa bukan hal baru. Dalam sejarah pers Indonesia, pernah terjadi pelanggaran berat terhadap jurnalis seperti kasus pembunuhan AA Gde Bagus Prabangsa dan intimidasi terhadap jurnalis Mitra Hudin. Menurutnya, hal-hal semacam ini tidak boleh terulang.
“Kapolda Bali tidak boleh diam. Kami mendesak penegakan hukum yang holistik. Tidak hanya aspek pemidanaan, tapi juga perlu ada efek jera. Ini ujian besar bagi Polda Bali. Apakah mereka mampu membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ariel menyatakan bahwa Solidaritas Jurnalis Bali akan terus mengawal kasus ini dan siap memberi apresiasi jika proses hukum berjalan transparan dan adil.
“Namun jika tidak, kami tegaskan perjuangan akan terus dilanjutkan demi tegaknya kebebasan pers di Indonesia,” kata pengacara telah tangani banyak kasus, baik pidana, perdata, perbankan dan lain sebagainya. (red/tim).
