Kolaborasi KPU dan Akademisi Perkuat Demokrasi Dorong Amandemen UUD 1945
Jbm.co.id-DENPASAR | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat, Universitas Indonesia, Forum Kajian Ketatanegaraan dan Otonomi (FOKO) dan Universitas Warmadewa menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam bentuk Seminar Nasional di Aula Ajnadewi, Lantai 5 Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, Kamis, 10 Juli 2025.
Acara Seminar Nasional bertajuk “Pemilu yang Mengedepankan Persatuan Indonesia dan Kaji Ulang UUD Negara Republik Indonesia 1945” ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai Narasumber, seperti Letjen TNI (Purn.) Bambang Darmono (Sekjen FOKO), I Dewa Agung Gede Lidartawan (Ketua KPU Bali), Prof. Dr. A.A. Gede Oka Wisnumurti dan Reni Suwarno, Ph.D. (Akademisi UI).
Seminar dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum AIPI Pusat, Dr. Alfitra Salamm, yang menyoroti pentingnya menjaga semangat reformasi dan mendorong amandemen UUD 1945 yang beretika, bukan sekadar memperpanjang kekuasaan.
Wakil Rektor Universitas Warmadewa, Dr. I Nyoman Sujana, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi akademik untuk memperkuat demokrasi.
Ditekankan pula, bahwa pentingnya menjadikan Pemilu sebagai sarana menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa.
Sekretaris Jenderal FOKO, Letjen TNI (Purn.) Bambang Darmono, turut memberikan penekanan pada melemahnya posisi Pancasila dan menyatakan bahwa UUD 1945 perlu dikaji ulang, baik dari sisi substansi maupun legalitas.
Diskusi semakin kaya dengan paparan narasumber lain. Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarno menyoroti kompleksitas sistem Pemilu dan dampaknya terhadap demokrasi dan biaya politik yang tinggi.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, memaparkan capaian Pemilu 2024 di Bali, termasuk meningkatnya partisipasi pemilih, afirmasi gender, pelaksanaan green election dan nihilnya sengketa di MK. Lidartawan juga menyoroti tantangan, seperti netralitas badan adhoc dan manajemen logistik.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang akademik yang memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi dan merespons wacana amandemen konstitusi secara kritis dan konstruktif.
Narasumber berikutnya, Dr. Alfitra Salamm, APU memaparkan pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 secara nasional, termasuk hal-hal yang patut dipertahankan dan yang perlu dihindari serta peran DKPP dalam menyelesaikan masalah pada Pemilu lalu.
Sementara itu, Prof. Oka Wisnumurti menekankan pentingnya memperkuat sistem politik dan etika dalam bernegara.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintah, masyarakat, dan partai politik yang baik.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta. Isu-isu, seperti money politics, reformasi partai, etika pejabat publik, hingga posisi TAP MPR turut menjadi sorotan. (red/tim).
