BadungBaliBeritaDaerahPemerintahan

DR. Oesman Sapta Bidik Bali Jadi Model Pembangunan Nasional: HANURA Dorong Obligasi Daerah Perkuat Fiskal Bali

Jbm.co.id-BADUNG | Ketua Umum DPP Partai HANURA, DR. Oesman Sapta mendorong Bali menjadi contoh nasional dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan lewat skema obligasi daerah.

Pesan tersebut disampaikan Oesman Sapta saat menghadiri Silaturahmi Akhir Tahun 2026 DPD Partai HANURA Provinsi Bali di The Stones Hotel Legian, Grand Ballroom Lantai III, Kabupaten Badung, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan dipusatkan di Bali ini dihadiri Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Bali Gde Wirajaya Wisna, SE., S.Kom., M.Kom., Sekretaris DPD I Wayan Buda Parwata, SP., jajaran pengurus DPD dan DPC HANURA se-Bali.

Turut hadir Wakapolda Bali, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, pimpinan partai politik se-Bali serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam arahannya, DR. Oesman Sapta menegaskan Bali memiliki posisi strategis sebagai rujukan bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurutnya, seluruh wilayah di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya terpusat di Bali, tetapi harus menjadi salah satu program nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Karena memang Bali ini harus menjadi contoh income daerah, baik khususnya didalam wisata. Itu sebabnya harapan kita program wisata yang harus dibangun negara ini, juga terjadi di daerah-daerah,” kata DR. Oesman Sapta.

Selain pariwisata, DR. Oesman Sapta menyoroti pentingnya obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Menurut Oesman Sapta, daerah perlu memiliki ruang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan melalui pengelolaan obligasi daerah.

 DR. Oesman Sapta juga mengapresiasi jika fraksi-fraksi di parlemen memahami posisi strategis daerah dan memperjuangkan aspirasi wilayah masing-masing.

“Tentu mereka mempunyai keinginan daerahnya masing-masing untuk maju. Bohong kalau mereka mewakili daerahnya, kalau tidak pernah berjuang untuk daerahnya sendiri,” tegasnya.

DR. Oesman Sapta mengingatkan, perjuangan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab para wakil rakyat, termasuk pimpinan partai politik di tingkat pusat. Aspirasi daerah harus diperjuangkan agar mendapatkan perhatian dalam pembahasan kebijakan di DPR RI.

DPC Jadi Kekuatan Utama Partai

Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta juga memberikan penekanan khusus terhadap penguatan struktur Partai HANURA hingga tingkat bawah.

DR. Oesman Sapta meminta seluruh kader bekerja keras dan menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Menurutnya, kekuatan partai politik sesungguhnya bertumpu pada DPC sebagai struktur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi basis perolehan suara.

Oleh karena itu, keberadaan DPC harus mendapatkan penghargaan dan perhatian serius dari seluruh jajaran partai.

“Jadi, DPC-DPC itu yang punya suara dan mereka memang harus menghargai DPC-DPC itu. Begitu juga saya dengan DPC-DPC,” kata DR. Oesman Sapta.

 DR.Oesman Sapta meminta seluruh kader bekerja keras dan menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Menurutnya, kekuatan partai politik sesungguhnya bertumpu pada DPC sebagai struktur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi basis perolehan suara.

Oleh karena itu, keberadaan DPC harus mendapatkan penghargaan dan perhatian serius dari seluruh jajaran partai.

“Jadi, DPC-DPC itu yang punya suara dan mereka memang harus menghargai DPC-DPC itu. Begitu juga saya dengan DPC-DPC,” kata DR. Oesman Sapta.

DR. Oesman Sapta juga menegaskan perjuangan membangun daerah bukan semata-mata kepentingan satu partai politik. Seluruh kader partai di tingkat pusat harus tetap mengingat asal-usul daerahnya dan memperjuangkan kepentingan pembangunan wilayah masing-masing.

“Semua harus berpikir dan mendukung daerahnya masing-masing. Jadi, tidak kedaerahan sempit, itu tidak boleh. Saya enggak setuju itu, tapi berpihak kepada daerah sendiri,” ujarnya.

Bahkan, DR. Oesman Sapta menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi percepatan pembangunan infrastruktur Bali yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster.

Berbagai masukan dari para gubernur yang ditemuinya akan dirangkum menjadi bahan perjuangan dan keputusan untuk dibawa ke parlemen pada 2027 mendatang.

Gubernur Koster: Obligasi Daerah Bisa Perkuat Fiskal Bali

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif dorongan penguatan obligasi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan.

Gubernur Koster mengungkapkan, potensi penerapan obligasi daerah di Bali tengah diupayakan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Obligasi Daerah.

Menurut Gubernur Koster, apabila regulasi tersebut telah menjadi undang-undang, pemerintah daerah akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui penerbitan obligasi daerah.

“Saya kira dengan adanya obligasi daerah, yang nomor satu, daerah akan lebih mampu melakukan percepatan pembangunan dengan fiskal yang lebih kuat. Tentu saja, kalau daerah sudah memiliki kapasitas yang lebih kuat, investasi akan menjadi lebih menarik dan lebih kompetitif bagi daerah,” kata Gubernur Koster.

Terkait dukungan Oesman Sapta untuk percepatan pembangunan infrastruktur Bali, Gubernur Koster menegaskan dukungan tokoh nasional tersebut sangatlah penting.

Selain sebagai Ketua Umum HANURA, Oesman Sapta memiliki posisi strategis dan dihormati oleh para pimpinan partai politik (parpol) maupun pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan fiskal negara. “Jadi, kita sangat berharap beliau bisa mensupport,” kata Gubernur Koster.

Lebih lanjut, Gubernur Koster memastikan konsep dan peta kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali, baik darat maupun laut, telah disiapkan secara lengkap dan terperinci.

Namun, Gubernur Koster membeberkan persoalan utama pemerintah daerah terkait keterbatasan anggaran untuk merealisasikan seluruh rencana tersebut. “Itu semuanya sudah ada dan detail. Cuma uangnya saja yang belum ada,” tutupnya.

Dengan demikian, penguatan fiskal daerah melalui obligasi serta dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu harapan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Bali ke depan.

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button