Komisi I DPRD Bali Bongkar Pesisir ITDC Pertanyakan Portal Pantai hingga Legalitas Proyek, Made Supartha: Pantai Bukan Milik Investor!

Jbm.co.id-BADUNG | Pembangunan kawasan pesisir Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, menjadi sorotan tajam DPRD Bali.
Untuk itu, Komisi I DPRD Bali turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan pesisir Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (16/11/2026).
Sidak Komisi I DPRD Bali ini bertujuan menyelidiki sejumlah persoalan krusial, mulai dari pembatasan akses pantai, kelengkapan perizinan, kajian AMDAL, kewenangan pengelolaan ruang laut, hingga perlindungan kawasan suci.
Sidak tersebut memunculkan kritik keras atas penataan kawasan pariwisata berpotensi mengesampingkan hak masyarakat Bali atas pantai dan ruang publik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., secara tegas mempertanyakan keberadaan portal pembatas akses pantai yang dibangun pihak ITDC untuk kepentingan proyek.
Mantan Ketua Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (TRAP) DPRD Bali itu mengingatkan, kawasan pesisir tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai ruang eksklusif investasi.
“Persoalannya bukan hanya mengetahui ada undang-undang dan perda. Tetapi apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kita berangkat dari regulasi,” tegas Made Supartha.
Menurut politisi asal Tabanan tersebut, pembangunan pariwisata harus tetap menjamin hak masyarakat menikmati pantai, menjalankan aktivitas adat, serta melaksanakan kegiatan keagamaan.
“Apakah Bapak pernah berpikir tentang kepentingan masyarakat? Di mana fasilitas dan ruang publik yang harus diberikan kepada masyarakat? Pantai itu bukan semata-mata untuk kepentingan investasi,” sorotnya.
Made Supartha menegaskan, pantai di Bali bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian integral dari kehidupan sosial, adat, budaya, dan spiritual masyarakat.
“Pantai itu tempat suci. Antara masyarakat dan pantai tidak pernah lepas. Itu satu kesatuan. Ada kepentingan agama, adat, dan budaya yang harus kita lindungi,” ujarnya.
Made Supartha juga mempertanyakan pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilai berpotensi mengubah karakter geografis Nusa Dua. Pengurugan dan konstruksi jembatan di sekitar area pemisah pulau, menurutnya, harus dikaji secara mendalam.
“Ini kan Nusa Dua. Sejarahnya mengapa dikatakan Nusa Dua? Karena memang ada pemisahan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ditutup? Ada kepentingan apa?,” tanya Made Supartha.
Made Supartha menekankan, pembangunan struktur pelindung pantai untuk mengatasi abrasi dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Komisi I Siap Panggil
ITDC Buka AMDAL dan Izin
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., memastikan persoalan pembangunan pesisir ITDC akan ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Dewa Rai meminta ITDC membuka seluruh dokumen pendukung pembangunan, termasuk perizinan, kajian AMDAL, serta dasar hukum pelaksanaan konstruksi yang bersinggungan dengan ruang laut.
Dewa Rai menegaskan pembangunan struktur pelindung pantai tidak cukup hanya dilihat dari tujuan mengatasi abrasi. Seluruh proses harus memenuhi prosedur dan ketentuan lingkungan.
Keterlibatan desa adat, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan dalam penyusunan AMDAL juga menjadi perhatian serius.
“Kalau berbicara AMDAL, tentu harus ada prosedur yang dijalankan. Desa adat, unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat secara luas perlu mengetahui apa yang akan dilakukan. Ini menyangkut kepentingan bersama,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan potensi kerusakan biota laut dan ekosistem bawah laut akibat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
“Kami akan mengadakan RDP secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya minta pihak ITDC, termasuk direktur utamanya, menyiapkan dan mengumpulkan seluruh data serta dokumen pendukung. Dasar hukum yang digunakan untuk membenarkan pembangunan ini juga harus disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Dr. Somvir Ingatkan Pura Nusa Dharma: Jangan Bergeser Jadi Komersial
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr Somvir, turut menyoroti keberadaan Pura Nusa Dharma di kawasan ITDC.
Dr. Somvir mengungkapkan, dirinya pernah memberikan bantuan sosial Rp100 juta untuk pembangunan bagian pelinggih di kawasan pura tersebut.
Dr. Somvir mengingatkan kembali rencana awal menjadikan kawasan Pura Nusa Dharma sebagai pusat spiritual dunia, dengan aktivitas yoga, meditasi, samadhi, dan kegiatan spiritual lainnya.
“Saya sendiri sejak awal sudah terlibat di kawasan ini. Waktu itu juga pernah membantu bansos Rp100 juta untuk pembangunan bagian pura. Kami mendapat informasi bahwa kawasan ini akan menjadi pusat spiritual dunia, tempat untuk yoga, meditasi, samadhi, dan kegiatan spiritual lainnya,” kata Dr. Somvir.
Dr. Somvir meminta agar komitmen awal tersebut tetap dijalankan dan kawasan pura tidak bergeser menjadi kepentingan hotel maupun kegiatan komersial lainnya.
“Harapan kami, apa yang sudah disepakati sejak awal harus dijalankan. Jangan sampai ke depan muncul cara-cara atau rencana pembangunan lain yang justru mengubah peruntukan kawasan ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesucian laut dan kelestarian alam di sekitar kawasan pura.
Rochineng Pertanyakan Kewenangan Pembangunan Ruang Laut
Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H., menyoroti aspek legalitas pembangunan pesisir ITDC, terutama menyangkut kewenangan pengelolaan ruang laut.
Menurutnya, setiap tindakan pemerintah maupun badan usaha harus memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi prosedur, dan sesuai substansi peraturan.
“Pertama, harus ada kewenangan. Kedua, tindakannya harus melalui prosedur. Ketiga, substansinya harus sesuai. Ini yang harus kita lihat dalam pembangunan di kawasan ini,” jelasnya.
Rochineng menegaskan, kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil berada pada pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut harus dipastikan memiliki dasar kewenangan yang tepat.
“Ini kan menyangkut kewenangan pantai dan ruang laut. Kewenangan 0 sampai 12 mil itu berada pada provinsi. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan di sini, harus jelas dasar kewenangannya. Jangan sampai ada tindakan yang melampaui kewenangan,” ujarnya.
Sidak Berlanjut RDP Uji Pembangunan ITDC
Sidak Komisi I DPRD Bali turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I I Dewa Nyoman Rai, Sekretaris Komisi I I Nyoman Oka Antara, Made Supartha, Somvir, Anak Agung Gede Agung Suyoga, I Wayan Tagel Winarta, dan I Ketut Rochineng bersama OPD terkait.
Sejumlah persoalan yang ditemukan akan diperdalam melalui RDP dengan menghadirkan ITDC dan instansi terkait.
DPRD Bali menegaskan, pengembangan pariwisata tidak boleh hanya mengejar investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga wajib menjamin akses masyarakat terhadap ruang publik, kelestarian lingkungan, kesucian kawasan pura, serta keberlangsungan adat dan budaya Bali.
Pengawasan ini menjadi penegasan bahwa kawasan pesisir Bali bukan sekadar ruang ekonomi investor, melainkan juga ruang kehidupan masyarakat yang memiliki keterikatan historis, spiritual, dan budaya dengan pantai serta laut.
Pewarta: Ivan
Editor: Putu Wiguna




