Endang Hastuty Bunga Soroti Kelangkaan BBM di Bali: Jangan Bebani Rakyat Kecil Desak Solusi Nyata

Jbm.co.id-DENPASAR | Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan perekonomian keluarga hingga mengganggu aktivitas pendidikan anak. Pemerintah pun didesak segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM.

Aktivis Perempuan dan Anak Bali, Endang Hastuty Bunga, S.H., menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, masyarakat kecil, perempuan yang menjadi penopang keluarga, serta anak-anak berpotensi menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kelangkaan BBM.

Endang merupakan Ketua Tunas Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali, pendiri sekaligus Ketua Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bali, advokat perempuan, serta Wakil Ketua II Forum Pemuda NTT Bali.

Endang menegaskan, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan, melainkan bagian penting dari aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Bayangkan seorang ibu yang harus mengantar anaknya ke sekolah, pedagang kecil yang harus pergi ke pasar, pekerja yang harus mencari nafkah, serta masyarakat yang memiliki urusan mendesak. Ketika BBM sulit didapatkan, semua aktivitas itu ikut terhambat. Pada akhirnya, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” menjadi gambaran keprihatinan atas kondisi tersebut.

Menurut Endang, pemerintah perlu melihat persoalan kelangkaan BBM secara menyeluruh, terutama dari sisi dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, ketika akses terhadap BBM terganggu, berbagai aktivitas produktif masyarakat ikut terhambat.

Peralihan ke Motor Listrik Jangan Abaikan Kondisi Masyarakat

Selain menyoroti kelangkaan BBM, Endang turut menanggapi wacana peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Ia menilai perubahan tersebut tidak bisa hanya disampaikan sebagai anjuran tanpa mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat.

Menurutnya, transisi menuju kendaraan listrik membutuhkan perencanaan matang, mulai dari harga kendaraan yang terjangkau, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, akses listrik, hingga kesiapan masyarakat dalam menyesuaikan kebiasaan berkendara.

“Mengubah kebiasaan dan kemampuan masyarakat dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, biaya sekolah anak, kebutuhan pangan, dan berbagai pengeluaran lainnya,” tegasnya.

Endang berpandangan, kebijakan transisi energi harus dilaksanakan secara bertahap dan realistis. Pemerintah perlu memastikan perubahan teknologi tidak justru menambah beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.

Endang menegaskan, dirinya bukan menolak kemajuan teknologi, melainkan mengingatkan agar setiap kebijakan disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Desak Transparansi Distribusi BBM

Dalam penanganan kelangkaan BBM di Bali, Endang meminta pemerintah bersama pihak terkait memperkuat koordinasi, menjamin kelancaran distribusi, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi penimbunan.

Endang juga mendorong agar penyebab kelangkaan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi mengenai kondisi pasokan, langkah penanganan, dan perkiraan pemulihan distribusi dinilai penting untuk mencegah ketidakpastian yang dapat semakin meresahkan warga.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga kepastian dan solusi nyata. Jangan sampai rakyat terus diminta menyesuaikan diri, sementara persoalan mendasar yang mereka hadapi belum diselesaikan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan mereka,” ujarnya.

Menurut Endang, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian wacana atau imbauan. Masyarakat membutuhkan langkah yang dapat dirasakan langsung, terutama dalam memastikan BBM tersedia dan aktivitas sehari-hari kembali berjalan normal.

Perempuan dan Anak Berpotensi Ikut Terdampak

Endang mengingatkan, kelangkaan BBM juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan erat dengan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak.

Ketika akses transportasi terganggu atau biaya perjalanan meningkat, perempuan yang mengelola kebutuhan rumah tangga, orang tua tunggal, pekerja harian, serta keluarga berpenghasilan rendah berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.

Dampak serupa juga dapat dirasakan anak-anak, terutama jika orang tua mengalami kesulitan mengantar mereka ke sekolah maupun memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya.

Oleh karena itu, Endang meminta pemerintah memperhitungkan dampak sosial dalam setiap kebijakan energi dan transportasi.

 Menurutnya, kelompok rentan harus mendapatkan perhatian agar tidak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi persoalan pasokan energi maupun perubahan kebijakan.

Kebijakan Harus Berpihak kepada Rakyat

Endang menegaskan, keberhasilan sebuah kebijakan tidak semata-mata diukur dari cepatnya perubahan dilakukan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

Endang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bali sekaligus menyusun kebijakan energi dan transportasi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebutuhan pendidikan, serta keberlangsungan kehidupan keluarga.

“Pemimpin yang baik bukan hanya mampu menyampaikan arah perubahan, tetapi juga menghadirkan jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian, bukan sekadar wacana yang terdengar baik, tetapi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Endang.

Endang kembali mengingatkan agar pemerintah memastikan kesiapan solusi sebelum mendorong masyarakat melakukan perubahan besar dalam penggunaan energi dan transportasi.

“Jangan biarkan masyarakat kecil terus menanggung beban. Sebelum meminta rakyat berubah, pastikan pemerintah telah menyiapkan solusi yang adil, terjangkau, dan bisa dilaksanakan. Sebab, tujuan utama kebijakan bukan sekadar perubahan, melainkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Editor: Putu Wiguna