Jbm.co.id-BADUNG | Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendorong penguatan pengusaha lokal Bali melalui pengembangan ekonomi hijau, perluasan akses pasar UMKM, serta kolaborasi antara pelaku usaha dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dorongan tersebut mengemuka, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI Bali sekaligus peringatan HUT ke-3 DPD HIPPI Bali di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan mengusung tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau”.
Rakerda tidak hanya menjadi forum evaluasi organisasi dan penyusunan program kerja, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat jaringan usaha dan membuka akses pasar bagi produk lokal.
Ketua Umum DPP HIPPI, Erik Hidayat membuka Rakerda menegaskan forum tersebut merupakan agenda resmi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Alhamdulillah, hari ini saya diundang sebagai Ketua Umum untuk membuka kegiatan Rakerda. Memang ini rangkaian resmi sesuai dengan aturan AD/ART kita. Ini menjadi ajang selain silaturahmi, juga ajang berkumpul para DPD dan DPC,” kata Erik.
Menurut Erik, Rakerda harus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan dibawa ke Rakernas HIPPI di tingkat pusat pada 12 Oktober 2026.
“Sehingga terjadi saling kolaborasi dan juga membuat program-program. Yang kita harapkan dari Rakerda ini menghasilkan sesuatu rekomendasi yang bisa disampaikan di Rakernas kita nanti di pusat tanggal 12 Oktober,” terangnya.
Pengusaha Lokal Dinilai Masih Hadapi Tantangan
Erik juga menyoroti posisi pengusaha lokal Bali di tengah derasnya persaingan produk asing dan semakin terbukanya akses barang impor.
“Temanya bagus, ekonomi hijau dan kita support selalu. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Itu sudah nggak kita pungkiri,” tegasnya.
Oleh karena itu, Erik mendorong pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal.
“Saya berpesan kepada teman-teman di Bali, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal. Kalau itu bisa terjadi, ekonomi hijau ini pasti akan didapat,” ujarnya.
Erik menilai Bali memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Pertanian dan sumber daya lokal juga dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah.
“Artinya, kita punya banyak selain pantai, kita juga punya tanah yang luas dan subur. Ini bisa kita matching-kan dengan apa yang akan dibutuhkan,” jelasnya.
Erik juga menyoroti masuknya produk impor melalui perdagangan elektronik yang dinilai semakin mempersempit akses pasar bagi UMKM lokal.
“Yang paling miris adalah akses daripada pasar itu juga semakin kecil. Artinya selain barang-barang impor itu masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce-nya,” kata Erik.
Oleh karena itu, HIPPI mendorong penguatan jaringan usaha agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas. “Kita sekarang harus punya jaringan sendiri,” tegasnya.
HIPPI Bali Kembangkan Produk dan Katalog UMKM
Ketua DPD HIPPI Bali, Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., CCD, atau Gung Tini Gorda, mengatakan pengembangan ekonomi hijau telah menjadi bagian dari visi HIPPI Bali sejak awal kepengurusan.
“Jadi, ada beberapa produk yang sudah kami hasilkan dalam tiga tahun ini untuk bagaimana mengimplementasikan visi kami tiga tahun yang lalu, menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau,” kata Gung Tini Gorda.
Sejumlah program telah dikembangkan, termasuk beras sehat pribumi dan pendampingan terhadap petani kakao.
“Yang pertama, kami sudah punya produk beras. Kami tagline dengan beras sehat pribumi. Yang kedua, kami mencoba untuk membersamai petani-petani coklat,” jelasnya.
Selain produksi, HIPPI Bali juga memperkuat sisi pemasaran melalui penyusunan katalog UMKM berbasis web.
“Kami mencoba untuk membuat buku katalog UMKM. Karena ini penting untuk bisa membuka jaringan yang lebih luas,” terangnya.
HIPPI Bali juga mengembangkan Sandi Market sebagai ruang pemasaran sekaligus edukasi dan advokasi UMKM.
Dalam proses pengembangannya, produk UMKM akan melalui kurasi dan standardisasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Kami akan membersamai UMKM dengan tetap ada kurasi-kurasi karena itu penting. Standardisasi dari pasar yang akan kami tuju sangat penting,” tegas Gung Tini Gorda.
HIPPI Bali Dorong UMKM Bertemu Langsung dengan Buyer
Ketua Panitia Rakerda II sekaligus Ketua DPC HIPPI Kota Denpasar, Ni Kadek Winie Kaori Intan Mahkota menegaskan ekonomi hijau harus diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan.
“Ekonomi hijau bukannya hanya wacana semata. Ekonomi hijau merupakan langkah kecil kita. Kalau tidak diingatkan dari sekarang, kita tidak menunggu lagi yang namanya bencana,” kata Winie Kaori.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dimulai dari pengelolaan sampah hingga penggunaan energi terbarukan.
“Langkah kecil itu bisa berupa memilah sampah, menggunakan reuse, recycle, reduce, menggunakan solar panel, sampai halnya kita sebagai pelaku usaha untuk mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang terjadi dalam satu usaha yang kita kerjakan,” ujarnya.
Winie Kaori mengatakan Rakerda II juga menjadi ruang memperluas networking antara pelaku UMKM, stakeholder, pengguna produk, hingga calon pembeli.
“Melalui Rakerda ini diharapkan mampu membuka networking seluas-luasnya dari stakeholder yang hadir, para undangan, pelaku usaha, sampai mereka menemukan apa yang menjadi titik temu sebuah komunitas yang kita bangun di HIPPI Bali,” kata Winie Kaori.
Lebih lanjut, Winie Kaori menyatakan salah satu upaya yang dilakukan, yakni mempertemukan pelaku usaha beras dengan general manager hotel yang tergabung dalam asosiasi general manager hotel di Bali.
“Kita hadirkan supaya UMKM-UMKM yang tergabung di HIPPI Bali bisa koneksi langsung dan mempercepat adanya transaksi,” kata Winie Kaori.
Menurut Winie Kaori, pola tersebut menjadi salah satu manfaat berorganisasi karena HIPPI dapat menjadi jembatan antara seller dan buyer.
“Disinilah manfaat untuk ikut berorganisasi supaya ketemu antara seller dan buyer, ketemu antara pengguna dan pelaku, ketemu antara pembeli dan penjual,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut tidak hanya menyasar produk pertanian, tetapi juga suvenir, coffee shop, dan berbagai sektor usaha lainnya.
“Baik itu usaha agriculture, usaha souvenir, usaha coffee shop yang nantinya bisa berkolaborasi, tidak satu titik, tetapi bisa 100 titik, 1.000 titik,” tegasnya.
Winie Kaori juga menambahkan, ekonomi hijau juga harus melihat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat.
“Tidak hanya melihat keuntungan secara profit di depan mata apa yang harus kita kerjakan, tetapi ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya,” paparnya.
Rakerda II sekaligus HUT ke-3 DPD HIPPI Bali menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat jaringan pengusaha lokal, memberdayakan UMKM dan petani, memperluas pasar, serta mendorong praktik usaha yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerda II selanjutnya akan dibawa ke Rakernas HIPPI pada 12 Oktober 2026 di tingkat pusat.
Reporter: Ivan
Redaktur: Putu Wiguna
