Bawaslu Badung Gandeng UNDIKNAS Perkuat Literasi Demokrasi dan Pendidikan Kepemiluan
Jbm.co.id-BADUNG | Bawaslu Kabupaten Badung terus memperluas jejaring kerja sama dengan kalangan akademisi untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Kali ini, Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) menjadi mitra strategis yang dijajaki untuk mengembangkan berbagai program edukasi kepemiluan pada masa non-tahapan.
Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Badung melakukan audensi di Kampus UNDIKNAS, Denpasar, Rabu, 22 Juli 2026.
Pertemuan mempertemukan jajaran Bawaslu Kabupaten Badung dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UNDIKNAS serta Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi demokrasi serta kepemiluan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UNDIKNAS, Dr. Putu Dyah Permatha Korry, S.E., M.M., menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia mengatakan UNDIKNAS telah menjalin berbagai kemitraan dengan lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu di Bali.
“Terima kasih Bawaslu Badung sudah hadir di UNDIKNAS. Kami telah banyak melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga maupun kantor pemerintah, termasuk Bawaslu dan KPU di beberapa kabupaten dan kota di Bali. Terkait dengan kerja sama ini, kami menyambut baik agar nantinya dapat terjalin kolaborasi yang lebih luas dengan Bawaslu Badung. Sebelumnya kami juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Bawaslu Provinsi Bali,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menjelaskan bahwa pada masa non-tahapan, lembaganya lebih menitikberatkan kegiatan pada edukasi, sosialisasi, serta konsolidasi kepada masyarakat melalui berbagai kemitraan, termasuk dengan perguruan tinggi.
“Kami di masa non-tahapan fokus memberikan edukasi sekaligus sosialisasi dan konsolidasi dengan masyarakat, dalam hal ini khususnya melalui bidang pendidikan di Universitas Pendidikan Nasional. Saat ini kami memiliki beberapa program, salah satunya PEDESTAL, yaitu sosialisasi kepada pemerintah desa agar bersikap netral pada pemilu mendatang. Program ini merupakan langkah mitigasi untuk memberikan pemahaman sejak dini sebelum tahapan pemilu dimulai,” jelasnya.
Selain memperkenalkan program PEDESTAL, Bawaslu Badung juga memaparkan agenda baru berupa diskusi hukum kepemiluan secara daring bertajuk TERAS (Telaah Regulasi, Pelanggaran dan Sengketa).
Anggota Bawaslu Kabupaten Badung sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Rachmat Tamara, mengatakan forum tersebut akan menghadirkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memperkaya perspektif dalam penguatan demokrasi.
“Kami akan mengadakan diskusi hukum pemilu secara daring yang membahas regulasi, pelanggaran, dan sengketa kepemiluan. Melalui kegiatan TERAS ini, kami akan mengundang berbagai perguruan tinggi, khususnya UNDIKNAS, agar dapat berpartisipasi dan memberikan perspektif akademis dalam penguatan demokrasi,” ungkapnya.
Menanggapi paparan tersebut, Dr. Putu Dyah Permatha Korry mengaku tertarik dengan konsep program PEDESTAL yang menyasar pemerintah desa.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
“Kami sangat tertarik dengan program PEDESTAL yang melibatkan desa. Kedepan mungkin mahasiswa kami dapat turun langsung ke desa-desa yang telah melaksanakan program tersebut untuk mempelajari implementasinya secara lebih mendalam. Tentunya desa juga dapat menjadi ruang pembelajaran yang memberikan pengalaman sekaligus pemahaman kepada mahasiswa,” paparnya.
Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Badung dan UNDIKNAS berharap dapat membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam meningkatkan literasi demokrasi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta mengembangkan pendidikan kepemiluan dengan melibatkan civitas akademika sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. (ace).
