Jbm.co.id-DENPASAR | Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali menegaskan pentingnya pembenahan regulasi, kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menjaga daya saing ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) dan Seminar DPP APINDO Bali di Quest San Hotel, Denpasar, Jumat, 17 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus ruang diskusi bagi pelaku usaha untuk merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, para pengusaha menilai kondisi geopolitik dunia masih memberikan dampak terhadap berbagai sektor usaha, termasuk pariwisata yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Bali. Meski demikian, Bali dinilai tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan capaian tingkat pengangguran terbuka yang termasuk terendah di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta W. Kamdani, menilai reformasi regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan kepastian usaha sekaligus membuka peluang kerja baru.
“Kita harus mengurai akar masalah ketenagakerjaan dan sistem pengupahan demi kepastian hukum, sekaligus mendorong UMKM naik kelas lewat pelatihan berkelanjutan dan perluasan akses pasar global,” ujar Shinta W. Kamdani.
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi prioritas karena sektor tersebut mendominasi sekitar 97 persen pelaku usaha di Indonesia. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas, akses pasar, dan daya saing UMKM dinilai menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Bali, I Nengah Nurlaba, S.H., menekankan pentingnya kesiapan dunia usaha menghadapi perubahan teknologi dan transformasi ekonomi global. Ia menyebut sinergi antara pengurus APINDO tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar pelaku usaha mampu beradaptasi lebih cepat.
Selain itu, APINDO Bali juga mendorong diversifikasi ekonomi daerah agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Pengembangan industri kreatif, pertanian modern, ekonomi digital, dan manufaktur dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
“Produktivitas kini bertumpu pada kualitas SDM dan hubungan industrial yang harmonis. Selain menjaga pariwisata, Bali juga harus menumbuhkan sektor alternatif yang tangguh,” tegas I Nengah Nurlaba.
Di sisi lain, isu perpajakan menjadi perhatian utama yang disampaikan pengurus APINDO dari berbagai kabupaten dan kota di Bali. Pelaku usaha menilai sejumlah kebijakan pajak berpotensi menambah beban operasional dan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Ketua Panitia Pelaksana, Dr. A. A. Kompiang Gede, SH., MH., C.Med., mengatakan APINDO Bali mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian lebih mendalam terhadap kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha saat ini.
Menurutnya, pendekatan yang lebih selektif diperlukan agar kebijakan fiskal tetap mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengurangi daya saing usaha dan konsumsi masyarakat.
“Pemerintah diharapkan matang dan selektif dalam kebijakan pajak agar tidak menekan daya beli masyarakat. Melalui forum ini, kami juga membekali anggota dengan regulasi ketenagakerjaan dan investasi terbaru,” pungkas Kompiang Gede.
Selain membahas isu pajak, kegiatan seminar juga menghadirkan berbagai materi terkait investasi, regulasi ketenagakerjaan terkini, perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga strategi peningkatan produktivitas perusahaan. Melalui forum ini, APINDO Bali berharap pelaku usaha semakin siap menghadapi perubahan ekonomi global sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (ace).
