Dr. Somvir Minta Keamanan Bali Libatkan Desa Adat, Pecalang hingga Komunitas Internasional Hadapi Kriminalitas

Jbm.co.id-DENPASAR | Upaya memperkuat keamanan di Bali dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir mendorong penyusunan masterplan keamanan Bali yang mampu mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terarah.

Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, saat Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Aksi Kriminalitas di Bali yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin, 13 Juli 2026.

Rapat itu mempertemukan berbagai unsur, mulai dari Polda Bali, pemerintah kabupaten/kota, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Bali, hingga kelompok pakar dan tim ahli Komisi I DPRD Bali.

Menurut Dr. Somvir, Bali memerlukan arah kebijakan keamanan jangka panjang agar seluruh instansi tidak lagi bekerja secara parsial. Dengan adanya masterplan, setiap lembaga memiliki target, indikator keberhasilan, pembagian tugas, hingga kebutuhan anggaran yang terukur.

“Yang dibutuhkan Bali adalah masterplan keamanan yang jelas. Kita harus mengetahui persoalan utama yang dihadapi, menentukan target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, kemudian menyusun strategi yang terukur agar angka kriminalitas dapat ditekan secara signifikan,” tegasnya.

Selain aspek kebijakan, Dr. Somvir juga menilai pembangunan infrastruktur keamanan harus menjadi perhatian.

Dr. Somvir menyoroti perlunya penambahan CCTV, penerangan jalan umum, hingga sistem pemantauan di kawasan wisata maupun permukiman yang dinilai masih minim fasilitas pendukung keamanan.

“Kalau konsepnya sudah jelas, maka kebutuhan anggaran juga akan jelas. Komisi I DPRD Bali siap memperjuangkan penganggaran apabila seluruh kebutuhan keamanan disusun melalui proposal yang komprehensif,” ujarnya.

Dalam paparannya, Dr. Somvir juga menempatkan desa adat dan pecalang sebagai bagian penting dalam sistem keamanan Bali.

Menurutnya, pecalang memiliki keunggulan karena memahami kondisi wilayah adat serta mengenali aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Desa adat memiliki pecalang yang setiap hari mengetahui siapa yang datang, siapa yang tinggal, serta dinamika di wilayahnya. Potensi ini harus diintegrasikan dengan kepolisian sehingga sistem deteksi dini dapat berjalan lebih efektif,” kata Dr. Somvir.

Dr. Somvir mengusulkan agar koordinasi keamanan melibatkan kepala desa, kepala dusun, pecalang, pengelola homestay, kepolisian, hingga instansi terkait dalam satu jaringan komunikasi aktif. Pendataan penduduk pendatang maupun wisatawan, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat kepolisian.

Dr. Somvir juga mengusulkan forum koordinasi keamanan digelar secara rutin setiap tiga bulan untuk mengevaluasi kondisi keamanan dan memperkuat sinergi antar lembaga.

Selain itu, ia meminta jajaran Polda Bali lebih aktif hadir di tengah masyarakat melalui dialog rutin di tingkat desa maupun kecamatan.

“Polisi jangan hanya hadir ketika ada persoalan. Kehadiran rutin di tengah masyarakat akan membangun kedekatan sekaligus memudahkan memperoleh informasi sejak dini,” ujarnya.

Disisi lain, Dr. Somvir menilai pendekatan keamanan di Bali harus mengedepankan nilai-nilai humanis. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali dinilai perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas warga negara asing, hingga perwakilan konsulat negara sahabat dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Kita harus membangun keamanan dengan pendekatan cinta kasih. Jangan semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan kekuatan. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh komunitas internasional, konsulat, sehingga persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi,” tegas Dr. Somvir.

Dr. Somvir optimistis, apabila pemerintah daerah, aparat penegak hukum, desa adat, dan masyarakat bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi, Bali akan tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan.

“Harapan kita semua sama, Bali tetap aman. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, serta komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya. (ace).