KPU Bali Susun Modul Sosialisasi Praktis dan Kreatif Tingkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Demokrasi
Jbm.co.id-DENPASAR | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperkuat upaya peningkatan partisipasi politik perempuan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Modul Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Rabu, 20 Mei 2026.
Kegiatan ini melibatkan jajaran Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU kabupaten/kota se-Bali bersama perwakilan Yayasan Bali Sruti.
Rakor tersebut bertujuan menyempurnakan modul pendidikan pemilih perempuan agar lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan pentingnya penyusunan modul yang praktis, kreatif, dan mudah dipahami masyarakat. Ia juga mengusulkan penggunaan tagline Perempuan Berdaya, Demokrasi Berjaya” sebagai semangat utama pendidikan politik perempuan di Bali.
Selain itu, Lidartawan mendorong keterlibatan laki-laki dalam sosialisasi pendidikan politik perempuan. Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan visual kepemimpinan perempuan serta pemanfaatan teknologi digital dalam metode sosialisasi.
Kepala Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bali, I Gde John Darmawan menjelaskan bahwa modul tersebut disusun untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi melalui pendekatan inklusif yang sesuai dengan perspektif gender.
Presentasi modul dilakukan oleh Tim PAKAR dari KPU Kabupaten Gianyar, KPU Kabupaten Klungkung, dan KPU Kota Denpasar. Perwakilan tim, Gusti Bagus Agung Swandhita menyampaikan bahwa modul mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Anggota KPU Bali Divisi Teknis, Luh Luh Putu Sri Widyastini menekankan pentingnya membangun kesadaran perempuan terhadap perannya dalam demokrasi. Ia juga mengingatkan agar metode sosialisasi disesuaikan dengan karakter sasaran, termasuk bagi perempuan non-digital seperti ibu rumah tangga dan petani.
Melalui finalisasi modul ini, KPU Bali berharap pendidikan pemilih perempuan dapat menjadi sarana edukasi demokrasi yang lebih kreatif, inklusif, dan efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Bali. (ace).
