Kresna Budi Minta Pansus TRAP Tetapkan Skala Prioritas Masalah Masyarakat Fokus Kawal Investasi dan Tangani Banjir di Bali
Jbm.co.id-DENPASAR | Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, menegaskan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali merupakan bentuk niat baik Presiden Republik Indonesia yang harus disinergikan bersama Pemerintah Provinsi Bali.
Menurut Kresna Budi, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali diharapkan mampu memberikan masukan sekaligus menjaga iklim investasi di Pulau Dewata agar tetap kondusif.
“Apa yang bisa didapatkan oleh Bali? Itu kontribusinya sebesar apa? Itu sebaiknya ditanyakan kepada pihak KEK Kura Kura Bali, karena ranahnya bukan ranah Pansus TRAP dan Provinsi lagi, karena itu berdasarkan Keputusan Presiden RI menetapkan wilayah itu,” kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, saat diwawancarai awak media di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin, 18 Mei 2026.
Kresna Budi menilai, apabila Pansus TRAP melakukan kunjungan ke kawasan KEK Kura Kura Bali, fokus utama seharusnya mencari manfaat dan kontribusi bagi masyarakat Bali, bukan mencari kesalahan.
Kresna Budi juga meminta Pansus TRAP lebih intens berkoordinasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang juga merupakan Dewan Pembina KEK Kura Kura Bali.
“Intinya, jangan dimarginalisasi masyarakat Bali terhadap keberadaan KEK Kura Kura Bali. Itu juga menjaga Marwah Gubernur Bali, karena DPRD Bali dan Gubernur Bali adalah mitra kerja,” kata Kresna Budi.
Politisi senior DPRD Bali dari Partai Golkar itu turut menyoroti pola kerja Pansus TRAP yang dinilai perlu lebih banyak melapor kepada pimpinan DPRD Bali sebelum mengambil langkah di lapangan.
“Apa sich yang semestinya dilakukan tidak langsung melakukan suatu kebijakan, misalnya menutup tempat usaha. Jadi, tidak enak juga dengan Satpol PP, karena Satpol PP itu dibawah arahan Gubernur Bali,” ujarnya.
Kresna Budi menegaskan fungsi Pansus TRAP sejatinya hanya memberikan rekomendasi, bukan mengambil keputusan eksekusi di lapangan. “Itu biar tidak salah. Mudah-mudahan ada perbaikan kedepan,” paparnya.
Lebih lanjut, Kresna Budi menyebut Pimpinan DPRD Bali memiliki tanggung jawab terhadap jalannya Pansus TRAP, karena pembentukan Pansus tersebut berasal dari mandat Pimpinan Dewan.
“Kami dari Pimpinan DPRD Bali sebagai Penanggung Jawab khan juga mesti mempertanggung jawabkan jalannya Pansus TRAP, karena mandat dari Pimpinan DPRD Bali,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya tidak membatasi langkah kerja Pansus TRAP. Namun, Kresna Budi mengingatkan agar setiap langkah tetap dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD Bali.
“Apakah jalannya sudah pas, karena kami memandang jalannya kurang pas. Ya khan, jika ada belok-belok dikit kita luruskan-lah. Itu benar khan. Kami nanti disalahkan kalau sebagai Pimpinan DPRD Bali yang memberikan mandat, jika jalannya belok-belok,” kata Kresna Budi.
Selain itu, Kresna Budi berharap seluruh anggota Pansus TRAP aktif mengikuti sidak dan agenda lapangan agar memahami tugas dan arah kerja Pansus TRAP secara menyeluruh.
Kresna Budi juga mengingatkan bahwa pembentukan Pansus TRAP awalnya berfokus pada masalah banjir yang terjadi di Bali, termasuk banjir di kawasan Pasar Badung, Denpasar.
Untuk itu, Kresna Budi meminta Pansus kembali fokus pada masalah prioritas masyarakat, seperti normalisasi aliran sungai dan penanganan banjir di sejumlah wilayah, termasuk di Pancasari, Kabupaten Buleleng.
“Itu skala prioritasnya. Untuk itu, kami sebagai Pimpinan DPRD Bali selalu berkoordinasi, bahwa Pansus TRAP dalam pelaksanaannya masih berkoordinasi dengan Pimpinan, mungkin hal ini yang kurang. Jadi, hal tersebut harus dievaluasi kedepan. Makanya ada kegiatan ini sekarang untuk mengingatkan kepada Pansus TRAP supaya berjalan dengan baik. Tidak ada pandangan-pandangan yang negatif. Khan begitu di sosial media (sosmed), mana ini diselesaikan oleh Pansus TRAP biar tidak absurd semuanya, agar tujuannya jelas,” pungkasnya. (red).
