Puspa Negara Ungkap Kompleksitas Tata Kelola Sampah di Destinasi Pariwisata Perlu Langkah Ekstraordinery dan Sistemik
Jbm.co.id-BADUNG | Tata kelola sampah di destinasi pariwisata, khususnya Kabupaten Badung dinilai masih menghadapi tantangan serius.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara menegaskan pemerintah perlu segera memperluas sasaran pengelolaan sampah, tidak hanya warga lokal, tetapi juga sektor usaha hingga penghuni kos-kosan.
Menurutnya, kesadaran masyarakat lokal terhadap pemilahan sampah sudah cukup tinggi. Namun, kondisi berbeda terjadi di kawasan wisata, seperti Kecamatan Kuta yang memiliki karakter kosmopolitan dengan populasi sangat heterogen.
Menurutnya, mayoritas warga lokal sudah disiplin dalam pengelolaan sampah. Namun, kelompok lainnya, seperti pendatang, pelaku usaha ingga Warga Negara Asing (WNA) belum sepenuhnya tersentuh edukasi tata kelola sampah.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara, saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Sabtu, 25 April 2026, sembari menegaskan pemerintah harus segera menyasar Horeca hingga kos-kosan.
Puspa Negara menilai kompleksitas sumber sampah di kawasan wisata menjadi tantangan utama. Sumber tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari penghuni kos-kosan, pelaku UMKM, usaha menengah, hingga pengelola vila, condotel dan berbagai bentuk hunian serta usaha lainnya.
“Ada wisatawan domestik, 850rb/hari, wisatawan asing 700 rb/ hari, sampah pantai, sampah sungai, laundry, dry clean, apotek, arment, factory outlet, distro, kniting. Lalu, ada pedagang keliling, pedagang acung & sektor non formal lainnya, hipermarket, super market, super store, mini market & toko kelontong non & berjejaring serta sektor transporatasi, tour guide, Freelancer, dan sejenisnya,” kata Puspa Negara.
Dengan tingginya aktivitas pariwisata, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat signifikan setiap harinya. Hal ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan menyasar seluruh pelaku di kawasan wisata.
Untuk itu, Puspa Negara menekankan pentingnya penguatan teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Selain itu, koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
“Ini perlu langkah extraordinery, cerdas, spesifik, fokus dan sistemik, Badung punya anggaran yang cukup. Jika ada good will dan political will, persoalan sampah pasti bisa dituntaskan dengan cepat,” tegasnya. (red).
